unique visitors counter
News

KEIN Apresiasi Pemerintahan Jokowi-JK yang Jalankan Keadilan Ekonomi untuk Seluruh Masyarakat

Jakarta (MI) – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengapresiasi dan terus mendorong Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang telah menjalankan keadilan ekonomi melalui berbagai program dalam masa kepemimpinannya.

 

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan Presiden Jokowi selalu menekankan keadilan ekonomi di tiap-tiap program kerjanya. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

“Apa yang telah dilakukan dalam masa kepemimpinan Jokowi dan JK menjadi bukti bahwa keadilan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan kami harap itu akan terus berlangsung hingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Arif, Kamis (22/2/2018).

 

Arif menjelaskan program yang berdasar pada keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni baik terhadap akses dan juga aset di seluruh aspek kehidupan. Di antaranya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (data: Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

 

Selanjutnya ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.

 

“Pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun, begitu pun dengan pendidikan yang merupakan modal utama bagi pembangunan negara,” ucap Arif.

 

Pemerintah, kata Arif, juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.

 

Dalam kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas-batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan,  pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 kilometer dan irigasi sebanyak 25.905 hektare melalui Program Dana Desa.

 

Perwujudan keadilan ekonomi yang paling nyata di wilayah timur Indonesia ialah dengan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM), yang tentunya akan membuat distribusi dan logistik semakin murah.

 

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui Program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektare tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 sebanyak 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.

 

“Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak,” kata Arif.

 

Arif melanjutkan program-program itu telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Pertama ialah penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2017 berada di posisi 10,12%, lebih rendah dibandingkan September 2014 yang sebesar 10,94%.

 

Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017. “Usaha untuk melepaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.

 

Kedua ialah penurunan tingkat pengangguran yang mampu berkurang hingga 5,5% pada Agustus 2017. Berdasarkan data BPS, angka tersebut merupakan angka terendah sejak 1999. Pemerintah pun berhasil menekan inflasi umum dan bahan makanan. BPS mencatat inflasi umum dan inflasi bahan makanan sepanjang 2017, masing-masing sebesar 3,61% dan 1,26%. (AVR)

Tags

Related Articles

Close