unique visitors counter
Viral

Polemik Presidential Treshold

 

Mataindonesia.id – Rencana penetapan ambang batas pencalonan presiden menjadi salah satu isu dalam pembahasan produk hukum RUU Pemilu yang sedang di godok oleh DPR. Belum ada kata sepakat antar fraksi mengenai rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut, namun partai pendukung pemerintah menyatakan aturan presidential threshold diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu.

Sikap pemerintah tersebut menuai kritik dari banyak pihak, akibat penerapan presidential threshold dianggap tidak bersesuaian dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Ashiddiqie mengatakan Pasal 6A UUD 1945 memperbolehkan pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung dua putaran. Sedangkan penerapan presidential threshold diduga bertujuan untuk membatasi agar pemilu berlangsung satu putaran, sehinga jelas bahwa aturan tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

“Misal kalau threshold-nya 30 persen untuk (pemilihan) presiden, itu berarti di jalan pikiran kita itu menganggap yang ideal itu cuma satu ronde (putaran) dan itu bertentangan dengan konstitusi,” sebut Jimly Ashiddiqie di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode), Inisiatif Veri Junaidi menuturkan presindetial threshold menyalahi Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang keserentakan pemilu, yang dinilai secara otomatis meniadakan ambang batas. Veri menilai, jika ketentuan ini diloloskan dalam RUU Pemilu, maka usai disahkan nanti besar kemungkinan akan digugat ke MK. “Kalau dipaksakan untuk 2019 nanti, ketentuan ambang batas dalam Undang-Udang pemilu potensial dipersoalkan ke MK, dan sangat mungkin dibatalkan mahkamah” katanya.

selain itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Titi menyarankan pemerintah sebagai pihak yang turut membahas undang-undang agar memperhatikan ketentuan dalam konstitusi. “Pemerintah perlu menunjukkakn komitmennya pada konstitusi”, ujar Titi.

Tags

Related Articles

Close