unique visitors counter
Sosial Budaya

Seusai Pilkada Serentak, Kemendagri Siapkan KTP Bagi Penghayat Kepercayaan

Jakarta (MI) – Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penganut kepercayaan dapat mencantumkan keyakinannya dalam kolom KTP. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun segera menyiapkan KTP bagi penghayat kepercayaan.

 

“Keputusannya, pemerintah harus cepat melaksanakan Keputusan MK. Keputusan MK itu final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

 

Tjahjo mengatakan KTP untuk penghayat kepercayaan itu akan diakomodir setelah Pilkada Serentak 2018 mendatang. “Arahannya setelah Pilkada saja agar tidak mengganggu,” ungkap Tjahjo.

 

Menurut Tjahjo, KTP untuk penghayat kepercayaan sama saja dengan KTP pada umumnya. Hanya saja, tidak ada kolom agama dalam KTP bagi penghayat kepercayaan. Nantinya, kolom agama akan diganti dengan kolom kepercayaan.

 

“Bisa. Itu teknis nanti. Karena agama kan bukan kepercayaan,” terang Tjahjo.

 

Tjahjo mengungkapkan ada sebanyak 138 ribu penghayat kepercayaan. Namun ada sebagian dari mereka yang merasa tidak perlu memasukkan aliran kepercayaan di KTP. Tjahjo pun mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut.

 

“Kalau masih gunakan KTP masing-masing. Silakan. Tetapi kan ada yang tidak mau. Kami bukan Islam, Kristen, Hindu. Ya silakan ditulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Fisik (KTP) nya tidak berubah,” tandas Tjahjo. (AVR)

Tags

Related Articles

Close