Aktivis FMPPI: Langkah Gerindra Keluar Pansus KPK Adalah Pencitraan Politik

Jakarta (MI) – Langkah Gerindra keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dikritik oleh Aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus.

Sikap Gerindra itu, dia menilai, tidak lebih dari pencitraan semata.

“Keputusan Fraksi Gerindra untuk mundur dari Pansus Angket KPK seolah-olah merupakan sikap populis. Padahal dengan keputusan tersebut Gerindra lebih kelihatan inkonsistensinya,” kata Lucius, Selasa (25/7/2017).

Sejak awal sebelum Pansus resmi bekerja, menurutnya, Gerindra yang paling cepat menyatakan penolakan terhadap Pansus Angket KPK.

Namun dalam hitungan hari, sikap Gerindra tersebut berbalik dan kemudian mendukung Pansus dengan mengirimkan anggotanya.

Akan tetapi di tengah perjalanan, Gerindra memutuskan keluar dari Pansus.

“Dengan begitu nampak bahwa ada semacam ketidaktegasan sikap dari Gerindra. Tak hanya untuk keberadaan Pansus Angket ini saja, tetapi juga untuk konteks yang lebih luas, yakni terkait komitmen pemberantasan korupsi,” tambah Lucius.

Keputusan Gerindra untuk mundur, menurutnya, merupakan ekspresi kekecewaan atas kekalahan mereka dalam rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU beberapa hari lalu.

Mereka merasa bahwa partai-partai pendukung pemerintah solid dan memenangi pertarungan RUU Pemilu, maka Gerindra berbalik arah di Pansus Angket KPK.

“Inkonsistensi Gerindra ini membuktikan bahwa Pansus ini tak lebih dari alat politik saja, tak lebih,” ucapnya.

Akan tetapi, lanjut Lucius, pilihan politik Gerindra untuk keluar dari Pansus ini tentu saja sejalan dengan keinginan publik.

Gerindra memutuskan keluar karena tahu publik akan mendukung sikapnya.

“Minimal Gerindra sudah sedikit lebih berani. Dia berani keluar di tengah proses. Masih lebih baik untuk pencitraan politis ketimbang fraksi-fraksi yang masih bertahan,” ucap Lucius.

Terlebih lagi, lanjutnya, fraksi-fraksi yang masih bertahan semuanya dari gerbong koalisi pendukung pemerintah. Fakta ini bisa semakin memperburuk citra pemerintah.

Saat ini, pemerintah dan partai pendukung semakin kelihatan tidak padu justru dalam isu-isu yang sangat substantif seperti isu pemberantasan korupsi ini.

“Sulit memahami bagaimana fraksi-fraksi pendukung pemerintah itu masih terus melanjutkan Pansus di tengah sikap Presiden yang tegas menginginkan penguatan KPK,” kata dia.

Partai Gerindra menarik diri dari keanggotaan panitia khusus hak angket KPK.

Semenjak disahkan pementukannya, tujuh fraksi mengirimkan perwakilannya ke pansus, termasuk Gerindra.

Namun belakangan ini, Gerindra menilai pembentukan pansus bermasalah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya menyatakan, sejauh ini kerja Pansus Angket KPK belum menemukan bukti yang signifikan.

Menurutnya, hal itu juga menjadi alasan bagi partainya untuk keluar dari Pansus.

“Sehingga Fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif. Saya kira itu salah satu alasanya,” kata Fadli. (FC)