Mayoritas kesepakatan investasi tersebut diperuntukan bagi proyek pembangunan sejumlah infrastruktur perhubungan. Selain itu, ada pula proyek energi, pariwisata, dan sektor lainnya.

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara paralel Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 (IMF-World Bank) di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro.

“Bisa lebih dari itu, karena nilai sebesar itu hanya dari pertemuan teknis dalam Forum Investasi Infrastruktur di arena Pertemuan IMF-WB di Bali yang melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, BI, dan OJK,” katanya, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, hasil dari pertemuan teknis kalangan BUMN dengan investor yang mengikuti Pertemuan IMF-WB di Bali sebenarnya ada yang merupakan hasil perundingan dalam beberapa tahun terakhir, namun Pertemuan IMF-WB justru meyakinkan para investor untuk bekerja sama.

“Padahal, BUMN tidak hanya memanfaatkan momentum Pertemuan IMF-WB itu untuk pertemuan teknis dengan investor dunia, karena BUMN juga menjadi ‘sponsorship’ pertemuan itu serta melakukan promosi dengan menggelar Paviliun Indonesia sebagai pameran atau etalase Indonesia,” katanya.

Artinya, selain investasi dari hasil pertemuan teknis, katanya, juga ada transaksi dari hasil pameran “Paviliun Indonesia” disela pertemuan tahunan IMF-WB yang mencatat lebih dari Rp211 juta hingga hari keempat (11/10/2018) , atau transaksi rata-rata Rp50 juta-Rp60 juta per hari, dari produk UMKM.

“Jadi, kami dari BUMN memanfaatkan momentum Pertemuan IMF-WB di Bali itu untuk dua hal yakni pertemuan sebagai ajang promosi dan delegasi yang memiliki potensi bisnis, karena pertemuan tahunan IMF-WB itu juga dihadiri para pemegang saham dan investor,” katanya.

Terkait adanya potensi bisnis itulah, Kementerian BUMN akhirnya meminta izin pihak IMF-WB untuk mengadakan pertemuan teknis antara BUMN dengan sejumlah investor dunia dalam empat sesi terkait energi, kelistrikan, teknologi, dan infrastruktur.

“Investasi terbesar dari nilai kerja sama sebesar Rp202,5 triliun atau 13,5 miliar dolar AS itu diperoleh PT Pertamina Persero senilai 6,5 miliar dolar AS dari kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas di Taiwan, CPC Corporation,” katanya.

Pertamina bersama CPC akan bekerja sama membangun pabrik bahan baku petrokimia berskala internasional yang akan menghasilkan produk turunan dari minyak mentah yang bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia.

“Itu karena proyek bersama itu akan dapat mengurangi impor bahan baku senilai 2,4 miliar dolar AS per tahun, karena akan menutupi separuh dari kebutuhan dalam negeri yang selama ini impor, apalagi juga ada keuntungan tenaga kerja dan kandungan lokal,” katanya.

Selain Pertamina, di sektor energi juga ada proyek hilirisasi Antam dan Inalum dengan perusahaan dari China yaitu Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) di Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi mencapai 850 juta dolar AS.

“Kerja sama Antam, Inalum dan Chalco ini mengubah bauskit jadi alumina hingga 1 juta per ton, padahal alumina itu selama 100 persen impor, sehingga bisa menekan impor dan menghemat devisa hingga 650 juta dolar AS,” katanya.

Ia menambahkan pertemuan teknis yang tertunda dua hari dari rencana Selasa (9/10) menjadi Kamis (11/10) karena menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo itu juga menghasilkan pendanaan alternatif yang merupakan sinergi antara AIA dengan Taspen.

“Pendanaan alternatif yang mendapat dukungan dari OJK adalah dinfra atau dan infrastruktur yang nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur, seperti jalan tol dan proyek-proyek Jasamarga,” katanya. 

Berdasarkan jenis investasi, 80 persen nilai transaksi berasal dari kerja sama strategis perusahaan pelat merah dengan investor.

“Selebihnya adalah pembiayaan financing dan pembiayaan alternatif pasar modal yang mencakup sektor minyak dan gas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan pertahanan, jalan tol, dan manufaktur,” jelas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Melalui penandatanganan kesepakatan tersebut, Rini berharap para investor mengetahui adanya komitmen pemerintah yang tinggi untuk mendorong peran pihak swasta dalam pembangunan, infrastruktur dan inovasi instrument keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

“Dalam implementasi pembangunan infrastruktur, BUMN memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Guna mendukung pembangunan infrastruktur kedepan, keterlibatan BUMN dan sektor swasta masih sangat diperlukan,” jelasnya.

Sebanyak 7 pasar perbatasan tersebut antara lain terletak di Skouw Papua, Nanga Badau, Entikong dan Aruk di Kalimantan Barat, serta Wini, Motaain dan Pasar Motamasin di Nusa Tenggara Timur. “Sekarang kita buatkan pasar di perbatasan. Itu semua untuk membangun wilayah perbatasan sebagai pusat ekonomi baru,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu di Jakarta.

Setiap pasar tersebut nantinya akan terdiri dari kios tertutup dan lapak terbuka dengan total lapak yang akan tersedia sebanyak 905 buah. Bangunan pasar juga didesain dengan mengakomodir kearifan budaya lokal.

Menurut laporan yang didapatkan, Kementerian PUPR mengeluarkan biaya sebesar Rp 70,25 miliar untuk membangun Pasar Skouw di Papua. Saat ini, proses pembangunan fisiknya mencapai 93,33 persen dan ditargetkan rampung 2019.

Untuk Pasar Nanga Badau dengan biaya Rp 7,33 miliar, proses pembangunan fisiknya 66,73 persen. Sementara Pasar Entikong dengan biaya sebesar Rp 27,17 miliar, progres fisik mencapai 55,93 persen, dan Pasar Aruk dengan biaya Rp 22,23 miliar progress fisik 71,17 persen.

Pasar Nanga Badau akan rampung pada 2018, sementara Pasar Entinkong dan Pasar Aruk ditargetkan rampung tahun depan. Kemudian untuk Pasar Wini progres terakhir telah mencapai 92,12 persen, dengan biaya Rp 12,82 miliar.

Sedangkan Pasar Motamasin dibangun dengan biaya Rp 9,6 miliar hampir selesai yakni 99 persen, dan Pasar Motaain dengan biaya Rp 14,24 miliar progres fisik sudah 86,76 persen. Ketiga pasar di Nusa Tenggara Timur tersebut ditargetkan rampung pada 2018.

Sayangnya masih ada pernyataan ‘nyinyir’ dari kubu oposisi yang menilai kegiatan internasional ini merugikan keuangan negara. Faktanya, total pemasukan dari pertemuan IMF-Bank Dunia diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun.

Sementara total anggaran yang dikeluarkan pemerintah Rp 566 miliar. Artinya, untung penyelenggaran IMF-WB ini Rp 1,13 triliun atau dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

Tamu undangan yang hadir pun mengeluarkan biaya sendiri untuk hotel dan akomodasi lainnya. Pemerintah hanya sekadar menanggung persiapan untuk para tamu yang hadir, bukan membayar keperluan tamu.

Pertemuan IMF-WB juga membuat Indonesia mendapat manfaat dalam Jangka Panjang, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali yang sempat menurun akibat Gunung Agung yang diperkirakan 0,64 persen, dari 5,9 persen menjadi 6,54 persen.

Dari anggaran kegiatan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk memperluas apron di Bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali agar tidak macet.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Bali dan rakyat Indonesia pada umumnya. “Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet,” kata Presiden beberapa waktu lalu.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan, langkah pertama yang bakal dioptimalkan adalah, menjadikan ekonomi digital sebagai sarana untuk meningkatkan kelas serta keuntungan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Untuk banyak negara berkembang termasuk Indonesia ada banyak keuntungan dari digital ekonomi untuk mengangkat keuntungan dari UKM.  Yakni start up atau e-commerce,” kata dia dalam acara ‘Joint Bank Indonesia-Federal Reserve Bank of New York Central Banking Forum’, di Conrad Hotel, Bali, Rabu 10 Oktober 2018.

Sebab, jika pelaku usaha kecil dapat didorong ke pasar digital, maka akan sangat membantu peningkatan kapasitas ekonomi.

Langkah berikutnya Indonesia juga akan mendorong pemanfaatan ekonomi digital untuk mengerek inklusi keuangan. Namun Bank Indonesia serta instansi terkait tetap akan mengawasi serta mengatur melalui berbagai regulasi. “Inklusi finansial tanpa menimbulkan shadow banking. Itu juga arah yang kita tuju. Otoritas finansial, bank Indonesia, melakukan joint regulasi, joint office untuk membuat regulasi sandbox,” ujarnya..

Bank Indonesia juga menggunakan lebih banyak uang elektronik, bersama Pemerintah untuk transfer program bantuan sosial. “Termasuk kita juga lakukan elektronifikasi di jalan tol,” kata Perry.

.

Demikian kata Jokowi saat membuka acara silaturahmi Apresiasi Kebangsaan Siswa Indonesia (AKSI) di Grand Mulya Resort and Convention Hotel, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 10 Oktober 2018. AKSI adalah latihan kepemimpinan yang diikuti 340 siswa SMA dan 170 siswa SMK se-Indonesia yang terdiri atas ketua OSIS dan ketua seksi kerohanian.

Jokowi mengingatkan bahwa isu-isu negatif tersebut berbahaya karena merusak persatuan. “Apalagi anak-anakku semua pemimpin di sekolah masing-masing baik pemimpin rohaniwan, baik ketua OSIS, kalau tidak bisa mengajak teman-temannya melihat bahwa Indonesia beragam, maka akan berbahaya sekali.”

Dalam kondisi saat ini, Jokowi melihat banyak dari kepentingan politik, mulai pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden bisa membuat kita seperti terpecah-pecah. “Silakan milih A, B, silakan. Tapi jangan sampai antar teman enggak saling sapa. Waduh rugi,” ujar Jokowi.

Jokowi pun mencontohkan bagaimana suksesnya Asian Games yang baru saja berlangsung beberapa bulan lalu. Menurut Jokowi, suksesnya Asian Games tak lepas dari kekompakan para atlet dan kontingen, sehingga mampu melebihi target yang ditentukan.

“Coba lihat Asian Games, ketika bersatu kita bisa dapat 21 medali emas. Biasanya ranking 22, tapi kemarin ranking 4. Karena apa, karena kita bersatu. Kalau semua berpikir seperti itu, negara akan maju,” kata Jokowi.

Mengutip situs www.themuslim500.com, nama Presiden Joko Widodo kembali masuk ke daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia dan berada di deretan ‘Top 50’.

Selain Jokowi, ada tiga tokoh muslim Indonesia yang turut masuk dalam daftar tersebut, yakni Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya dan Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Jokowi berada di peringkat 16 dalam daftar tersebut. The Muslim 500 menulis sekilas sosok Jokowi dalam rilis daftar tersebut. “Jokowi adalah pemimpin yang populis saat ini. Dia bukan berasal dari tokoh keagamaan, golongan orang kaya ataupun militer. Presiden Jokowi dikenal sebagai tokoh yang sering blusukan. Dikenal mengunjungi dan mendengar langsung aspirasi dan kritik dari masyarakat. Hal ini menjadi fokusnya untuk membangun hubungan dengan masyarakat,” kata The Muslim 500.

Sementara Said Aqil berada di peringkat 22 dan Habib Luhtfi di posisi 41. Kemudian Din Syamsuddin masuk ke dalam daftar Honourable Mentions.

Lembaga yang berkedudukan di Amman, Jordania ini melakukan riset yang digabungkan dengan opini publik . Selain itu ada pendapat para ahli dalam menentukan tokoh yang masuk dalam daftar tersebut.

Pengaruh yang diberikan bisa berupa pemahaman keyakinan religi, yang biasa dilakukan para pemuka agama ataupun melalui kebijakan sosial ekonomi hingga seniman yang membentuk budaya populer. Termasuk membuat perubahan signifikan bagi kaum Muslim dunia.

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan kasus berita bohong yang digulirkan oleh Ratna Sarumpaet, aktivis sekaligus mantan juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Sedang dikaji tim penanganan pelanggaran, banyak yang harus diklarifikasi, dikonfirmasi kami belum bawa ke forum pleno, masih dalam kajian kami, kekurangannya apa, kami cek baru nanti diklarifikasi,” kata Afifuddin  di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pihaknya membutuhkan waktu tiga hari untuk memproses suatu laporan yang masuk karena dalam prosesnya ada berbagai tahapan, seperti perbaikan laporan. Kemudian juga ada tahap pengkajian laporan selama tiga hari sebelum menentukan laporan tersebut bisa ditindaklajuti atau tidak. Setelah itu, diberikan waktu 14 hari penyelesaian bila telah disangkakan.

Ace Hasan mengatakan ekonomi Indonesia sudah mendapat tanggapan positif dari Direktur IMF. Dengan begitu, Indonesia mendapat pengakuan yang bisa membuat investor percaya menanam uangnya di Indonesia. “Itu pengakuan internasional dalam konteks perdagangan dunia. Penting untuk dunia percaya ke Indonesia supaya dunia investasi ke Indonesia,” katanya pada wartawan, Selasa (9 September 2018).

Ace mengungkapkan biaya mahal yang dikeluarkan tuan rumah tentu bisa terbalaskan dengan masuknya investasi. Selain itu, para tamu internasional ikut menggeliatkan iklim pariwisata di Bali. “Lihat sendiri gimana efek langsung dan enggak langsungnya. Berapa ribu orang habiskan uang disana,” ujarnya.

Juru Bicara TKN lainnya, Arya Sinulingga sepakat bila penyelenggaraan pertemuan tahunan bank dunia-IMF akan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia. Sebab, pertemuan tahunan bank dunia-IMF hanya dilakukan di negara beriklim ekonomi stabil. “Penyelenggaraan itu sebuah kepercayaan. Seperti tuan rumah Asian Games. Negara stabil buat kegiatan gitu. Perlu image di dunia bahwa negara kita stabil. IMF enggak pernah ngadain acara di negara kacau. Pasti di negara stabil,” katanya.

Setiap September dan Oktober, Dewan Gubernur Bank Dunia dan IMF menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk membahas berbagai masalah. Pertemuan ini biasanya diadakan selama dua tahun berturut-turut di markas IMF dan Bank Dunia di Washington DC. Pada tahun ketiga, pertemuan diadakan di negara anggota lain. Tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan tersebut. Indonesia perlu waktu 500 tahun lagi jika ingin menjadi tuan rumah berikutnya.

“Sungguh membahagiakan bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara. Lama kita menantikan momen ini , karenanya mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut dan melayani kafilah dari seluruh provinsi,” ajak Darmayanti Lubis di Medan beberapa waktu lalu.

Selain rangkaian musabaqah (perlombaan), MTQ Nasional yang diikuti 1.555 peserta dari 35 Provinsi di Tanah Air ini, juga melangsungkan berbagai kegiatan pendukung lainnya seperti parade 1.000 hafidz, seminar penggalian seni budaya Islam berbasis alquran, pawai kendaraan hias, pameran, dan bazar. Rangkaian kegiatan MTQ Nasional sendiri berlangsung dari tanggal 4-13 Oktober 2018, dengan mengusung tema “MTQ Mewujudkan Revolusi Mental Menuju Insan Yang Qurani”.

Darmayanti Lubis menambahkan bahwa MTQ dan seni membaca alquran adalah manifestasi budaya Islam yang telah hidup mengakar dan tumbuh subur dalam budaya nusantara.

“Kita lihat MTQ telah membudaya di masyarakat, mulai tingkat lokal, daerah, hingga nasional. Kemeriahan pelaksanaan MTQ Nasional yang diadakan bergiliran di berbagai daerah, tidak saja menguatkan syiar ajaran alquran, namun juga meneguhkan persatuan nasional dan ukhuwah Islamiyah, serta jalinan integritas antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” kata Darmayanti.

Seni membaca alquran (tilawah) dan MTQ, memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Islam di Sumatera Utara. Dalam penelitan yang dilakukan LPTQ Nasional tahun 1994, Sumatera Utara memiliki jasa besar dalam perintisan budaya seni baca alquran di Tanah Air.

Ini terbukti dari catatan bahwa lomba membaca alquran pertama kali diadakan di Asahan Sumatera Utara tahun 1946. Ustaz Muhammad Ali Umar, pimpinan Persatuan Islam Kampung Bunga Asahan dalam memeriahkan maulid Nabi, melaksanakan lomba baca alquran yang dihadiri 300 orang.

Sejarah juga mencatat, bahwa Provinsi Sumatera Utara bersama Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat, menjadi motor sejarah lahirnya pelembagaan MTQ Nasional pada tahun 1976. Wajar kiranya masyarakat Islam Sumatera Utara sejak dulu hingga sekarang akrab dengan pengembangan seni baca alquran.

Ia berpendapat bahwa Pemerintah tak lagi bisa melihat MTQ dalam perspektif pembinaan kehidupan beragama semata. Karena pada kenyataannya, MTQ ikut memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya di daerah. Tidak heran jika banyak daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional.

“Bahwa MTQ bukan sekedar lomba, tapi keinginan kuat umat Islam dan Pemerintah untuk meneguhkan semangat kebangsaan atas nilai-nilai keimanan dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat,” kata Darmayanti.

Menurutnya, nilai-nilai sosial keagamaan dan persatuan nasional yang melekat dalam MTQ, akan mendorong upaya bersama membangun Generasi Emas 2045. Yakni generasi yang dibangun di atas pondasi keimanan dan ketakwaan, keluarga yang kokoh, kehidupan berbangsa yang demokratis, egaliter, dan jauh dari kekerasan, serta pondasi pendidikan yang berkarakter, yang mampu membentuk generasi jujur, amanah, toleransi, dan bertanggung jawab.