MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah jika dirinya mengkriminalisasi ulama. Menurut dia tudingan tersebut merupakan isu negatif dan fitnah yang dialamatkan kepadanya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Jika memang ada ulama yang tersangkut masalah hukum, Jokowi pun meminta yang bersangkutan harus menghadapinya. “Ini misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum, ya memang harus berhadapan dengan hukum,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan saat Temu Relawan Bravo-5 di Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Senin 10 Desember 2018.
Padahal dirinya setiap hari bertemu dengan para ulama dan kiai. Bahkan dia juga sering kali berkunjung ke pondok pesantren. Bagaimana mungkin, kata Jokowi, mengkriminalisasi ulama. Apalagi pasangan wakil presidennya merupakan ulama sudah paling atas, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
Jokowi pun meminta ulama tersebut untuk melihat kepala daerah dan anggota DPR yang tersangkut persoalan hukum menghadapi persoalan itu. “Wong gubernur saja kena masalah hukum berhadapan hukum, menteri juga ada masalah hukum berhadapan hukum. Kok nggak ada gubernur yang menyampaikan kriminalisasi, atau anggota DPR yang kena masalah hukum berhadapan hukum, tidak ada istilah kriminalisasi,” katanya.
“Inilah hal yang tidak logis tapi diangkat terus. Rakyat yang di bawah, yang informasinya tidak lengkap, percaya, dan ini bahaya. Tolong ditanya siapa ulama yang kena kriminalisasi? Langsung to the point saja, jelaskan, karena itu memang ada masalah hukum,” ujarnya.
