Banyak Investor Kagum Dengan Kebijakan Ekonomi Di Era Jokowi-JK

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang telah berjalan selama tiga tahun lebih,  telah membuat kue investasi di Indonesia terasa begitu manis.

Segala kemudahan diberikan oleh pemerintah untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya, lewat deregulasi kebijakan hingga berbagai paket kebijakan ekonomi.

Contoh kemudahan paling anyar datang dari Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Di sana Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang mencakup mengenai upaya percepatan penerbitan perizinan usaha dari tingkat pusat hingga daerah.

Jokowi mengeluarkan paket kebijakan tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan kemudahan berusaha. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha dari tahap pertama hingga akhir.

Paket ekonomi jilid XVI ini pun dinilai cukup krusial bagi dunia investasi di dalam negeri. Bukan apa-apa, kemudahan berusaha menjadi penting di tengah banyaknya izin yang mandek, entah karena prosesnya memang lama atau dilama-lamakan.

“Karena semuanya tergantung kebijakan dan kerja sama dari pemerintah yang memberikan kemudahan investasi di dalam negeri,” ujar Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta.

Sekarang, segala kemudahan yang telah diberikan itu sudah memberikan hasil. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan destinasi investasi terbaik di dunia.

Nilai investasi selama tiga tahun terakhir naik 48%. Total investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 2014, mencapai Rp463 triliun. Namun, dalam tiga tahun terakhir terus bergerak naik hingga pada tahun ini mencapai Rp678 triliun.

Sementara, update terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, realisasi investasi PMDN dan PMA kuartal II/2017 tahun 2017 menembus angka sebesar Rp170,9 triliun atau meningkat 12,7% dari periode sama 2016 sebesar Rp151,6 triliun.

Pencapaian realisasi investasi kuartal II tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi 2017 yang ditetapkan sebesar Rp678,8 triliun. Lebih rinci lagi, selama kuartal II/2017, realisasi PMDN sebesar Rp61,0 triliun, naik 16,9% dari Rp52,2 triliun pada periode yang sama 2016 dan PMA sebesar Rp109,9 triliun, naik 10,6% dari Rp99,4 triliun pada periode sama 2016.

Realisasi investasi beberapa tahun terakhir terus naik, Rp463,1 triliun (2014), Rp545,4 triliun (2015), Rp612,8 triliun (2016) dan ditargetkan naik jadi Rp760 triliun (2017). Sementara, terkait penyerapan tenaga kerja realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada kuartal II 2017 mencapai 345.323 orang dengan rincian 104.255 orang pada proyek PMDN dan 241.068 orang pada proyek PMA.

Tingginya jumlah PMA ditanggapi Reza dengan antusias. Menurutnya, hasil yang dicapai bisa membantu meningkatkan pemasukan dari sektor pajak dan yang tak kalah penting, membuka lapangan kerja untuk masyarakat. “PMA seharusnya berimbas ke penerimaan pajak dan kesempatan peluang kerja,” katanya.

Jauh sebelum itu, pada 2015, Presiden Jokowi meresmikan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan langkah awal untuk menyederhanakan proses perizinan yang masih lama. Dia menjelaskan, langkah awal dari pengimplementasian PTSP ini adalah mengumpulkan para kementerian untuk menempatkan perwakilannya untuk membantu proses perizinan bagi investor.

Sementara itu, Kepala BPKM Thomas Lembong Trikasih mengatakan, sekarang ini 124 izin didelegasikan di BPKM dengan ada beberapa izin yang bisa dilakukan secara online. Izin tersebut di antaranya layanan izin investasi 3 jam, kemudahan investasi langsung kontruksi (KLIK) dan jalur hijau.

Thomas menjelaskan bahwa dari ketiga inovasi izin yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, layanan izin investasi 3 jam di PTPS Pusat menjadi layanan paling diminati investor asing maupun lokal. Dari datanya, 416 perusahaan sudah menggunakan layanan ini dengan realisasi investasi mencapai Rp1.321 triliun dengan jumlah tenaga kerja terserap mencapai 284 ribu tenaga kerja.

“Tools layanan tiga jam ini, setiap pulang pemaparan, investor banyak yang kagum. Kami akui memang masih ada yang berminggu-minggu, tapi layanan ini terobosan metal, kalau fokus insentif hitungan jam juga terjadi,” ujarnya di Kantor Staf Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Untuk KLIk penggunaannya sudah ada 112 perusahaan dengan realisasi investasi Rp131 triliun di 32 kawasan industri. Kemudian percepatan proses kepabeanan impor barang modal (Jalur Hijau) penggunaannya 100 perusahaan dengan realisasi Rp262 triliun.

“Jadi layanan-layanan ini sebetulnya membuktikan kalau kita bisa. Bukan berarti semua akan lancar yah, tapi ini upaya kita,”ujarnya.

Meski demikian, kata Lembong, masih banyak perizinan yang harus diefektifkan layanannya. Misalnya saja maish banyak surat-surat yang harus ditandatangani oleh pejabat negaranya. Hal ini bila tidak dilakukan bisa melanggar hukum dan Undang-Undang tang ada.

“Terus terang ini sayangnya kenapa tidak izin itu otomatis. Jika pun harus ditandatangani maka bisa dilakukann digital tanda tangan,” tandasnya. (ZN)