Beberapa Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Partai Golkar Perketat Seleksi Calon Kepala Daerah.

Jakarta (MI) – Pasca tertangkapnya beberapa kader Partai Golkar yang duduk di kursi kepala daerah menjadi tersangka korupsi di KPK, Partai Golkar akan melakukan langkah  untuk memperketat seleksi penentuan calon kepala daerah, langkah tersebut diambil setalah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa (26/9).

Sebelum Rita, selama tahun ini, ada tiga kader Golkar menjadi tersangka korupsi di KPK saat berstatus kepala daerah aktif. Mereka ialah Gubernur Bengkulu non-aktif Ridwan Mukti, Wali kota Tegal Siti Masitha dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan partainya akan memperketat lagi seleksi calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, terutama untuk persiapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Menurut  Adies, calon kepala daerah harus betul-betul berintegritas dan mempunyai komitmen untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang mencoreng nama partai, khususnya korupsi, uangkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan besok pihaknya akan melakukan konferensi pers terkait kasus ini di gedung KPK. “Besok Febri (Juru Bicara KPK) yang akan menjelaskan detailnya, ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan gencar membongkar banyak kasus korupsi di daerah.

Menurut Adnan, keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK belakangan di sejumlah daerah, yang menangkap sejumlah bupati, wali kota hingga gubernur, tidak berarti Komisi Antirasuah tak mampu mengungkap kasus korupsi kakap.

Adnan menilai pencapaian KPK itu bukti bahwa para penegak hukum di banyak daerah selama ini tak mampu menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi. Padahal, jumlah kepala daerah di Indonesia bisa mencapai lebih dari 500-an pejabat.   Adnan optimistis banyak kasus korupsi di daerah, yang ditangani KPK, juga akan meningkatkan kesadaran di masyarakat agar berhati-hati dalam memilih para calon kepala daerah, jelasnya. (TGM)