MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan jauh berbeda dari pemilihan sebelumnya. Pemilu tahun depan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, kompleks dan massal sehingga masyarakat harus memperhatikan dan mempelajarinya lebih seksama.
- Pemilihan anggota legislatif mulai dari dewan perwakilan rakyat (DPR), daerah tingkat satu (DPRD) maupun tingkat dua (DPRD kabupaten/kota) dilakukan serentak.
“Sehingga Pemilu 2019 lebih rumit, kompleks dan massal di bandingkan sebelumnya,” kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Jakarta.
- Ambang batas parlemen sebesar empat persen yang diwajibkan kepada setiap partai politik peserta Pemilu juga akan membuat rumit perhelatan politik itu. Persoalan itu akan banyak dihadapi para penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan hingga tingkat desa.
Saat ini ada 16 partai politik peserta Pemilu 2019 yang akan bersaing agar lolos dan tetap eksis di kancah perpolitikan nasional dengan berusaha keras melampaui ambang batas itu.
Menghadapi persoalan itu pemerintah telah memetakan seluruh potensi kerawanan dalam Pemilu yang dituangkan dalam bentuk indeks kerawanan Pemilu (IKP) yang akan dibuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Maka seluruh instansi Polhukam benar-benar harus mengenali tugas masing-masing dengan cermat. Menurut mantan Panglima TNI itu setiap daerah memiliki masalah yang spesifik berbeda satu dengan lainnya.
Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian seperti dilansir setkab.go.id 25 September 2018 mengaku telah mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu itu. Menurutnya, salah satu langkah preventif terhadap kerawanan pemilu adalah menyelenggarakan acara deklarasi damai hingga ke tingkat desa.
Dia mengingatkan agar peserta pemilu tidak melakukan kampanye hitam dan memomibilisasi massa untuk bertindak provokatif hingga memicu terjadinya konflik.
“Black campaign kami (tindak) tegas,” katanya.
