Bendungan Tiga Dihaji di Sumsel, Proyek Pertama Gunakan Skema KPBU

Jakarta (MI) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji untuk membangun bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan dengan perusahaan asal Jepang. Proyek ini merupakan bendungan pertama yang dibangun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan tersebut pada awalnya adalah satu dari 49 waduk yang akan dibangun hingga tahun 2019 dan dikerjakan murni menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun kemudian, pemerintah memutuskan untuk melepas tiga proyek bendungan untuk dianalisis melalui teknik konstruksi yang lebih efisien (value engineering) dengan menggandeng pihak swasta.

 

“Bendungan yang dengan Jepang ini merupakan satu dari tiga bendungan yang tengah dilakukan value engineering oleh mereka. Setelah dikaji, ternyata tidak ada masalah, tidak ada problem,” ujar Basuki di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

 

Dari hitungan awal, nilai investasi bendungan itu tercatat Rp3,8 triliun. Menurut Basuki, Jepang sangat tertarik untuk menggarap proyek ini karena akan diintegrasikan dengan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 14 megawatt (MW).

 

“Karena mereka mungkin mengambil revenue dari PLTA dan air baku, jadi mereka tertarik,” jelasnya.

 

Pemerintah berencana untuk membangun 65 waduk hingga tahun 2019 mendatang. Angka itu terdiri dari 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 70,13 triliun. (AVR)