Bentuk Balai Khusus Lelang, Jurus Baru PUPR untuk Hindari Korupsi

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono langsung mengeluarkan jurus jitunya untuk mencegah kembali terjadinya praktik suap di tubuh kementerian yang ia pimpin saat ini.

Dirinya tengah membentuk balai khusus lelang pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR untuk mencegah korupsi dalam proses pelelangan proyek.

Hal ini tak lepas dari temuan KPK terhadap 20 proyek di Kementerian PUPR terindikasi praktik suap. Temuan ini hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

“Semua akan terpisah, minggu depan sudah saya latih semua. Jadi balai baru ini tangani khusus pengadaan, tidak ada lelang lagi sendiri,” ujar Basuki di kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Basuki mengatakan balai pengadaan barang dan jasa itu akan berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Dasar pembentukan balai ini pun telah diatur melalui perpres.

“Ya sudah koordinasi juga lewat menpan. Saya bentuk balai itu harus dengan menpan,” katanya.

KPK sebelumnya menyampaikan dugaan 20 proyek Kementerian PUPR diduga terjadi praktik suap. Hal ini teridentifikasi setelah KPK memeriksa saksi kasus suap proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari empat orang diduga pemberi suap. Mereka adalah Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.