Bila Tak Gelar Munaslub DPP Partai Golkar Terancam Dibekukan

Jakarta (MI) – Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa DPP bisa dibekukan jika tidak segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Menurut Supit, Munaslub sudah seharusnya digelar karena telah memenuhi syarat yaitu didukung 2/3 pimpinan DPD-DPD I Partai Golkar. “DPP bisa dibekukan kalau tidak melaksanakan itu,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dengan adanya permintaan munaslub dari mayoritas DPD-DPD I itu, kata Supit, keputusan rapat pleno (21/11/2017) tidak berlaku lagi. Dalam rapat pleno itu diputuskan bahwa DPP menunggu putusan praperadilan atas penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) dalam kasus e-KTP sebelum menggelar munaslub.  Dengan kata lain, DPP tidak perlu lagi menunggu putusan praperadilan Setnov untuk menggelar pleno membahas persiapan munaslub. Supit menyebut bahwa rapat pleno harus digelar paling lambat pekan depan.

“Jadi tidak harus menunggu praperadilan, walau sekarang seiring P21, kemudian kalau masuk praperadilan berarti langsung gugur, saya kira matching saja,” tegasnya.

Kemudian, adanya dukungan dari 2/3 DPD-DPD I ini sebenarnya membuat pengunduran diri Setnov sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak diperlukan. Hanya saja, DPD-DPD I menyarankan Setnov untuk segera mundur demi menjaga kehormatannya.

“Dengan 2/3 sebetulnya enggak dibutuhkan lagi pengunduran diri, pemecatan itu enggak dibutuhkan lagi. Bahwa DPP dianggap oleh DPD I tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu harus melaksanakan munaslub, sudah selesai itu secara AD/ART,” ujar Supit.

Mayoritas pimpinan DPD-DPD I, menurut Supit, ingin agar munaslub dipercepat setidaknya sebelum 18 Desember 2017. “Teman-teman minta dipercepat paling lambat 18 Desember tapi secara teknis apakah bisa dikejar nanti terserah OC. SC pelaksanaannya kalau dari sekarang sudah dipersiapkan bisa saja,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Korbid Kepartaian Golkar Kahar Muzakir menyatakan bahwa DPP Golkar memastikan Munaslub digelar setelah melakukan rapat pleno pekan depan.

“Munaslub nanti setelah Pleno dulu. Rencananya Senin ya,” kata Kahar di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, (7/12/2017).

Kahar pun menjelaskan bahwa mekanisme Pleno bukan untuk menunda kembali proses Munaslub Golkar, melainkan Pleno menjadi bagian mekanisme, sebab penyelenggara Munaslub adalah DPP Golkar. (TGM)