MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menawarkan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi operator Bandara Komodo di Labuan Bajo, NTT.
Direktur Bandar Udara Kemenhub Polana Pramesti mengatakan, langkah menyerahkan bandara kepada pihak swasta dan BUMN adalah sebuah skema untuk mencari alternatif pendanaan agar terjadi peningkatan pelayanan dan ketertarikan penumpang.
“Swasta dan BUMN akan mendapat konsesi dengan masa kelola 25 tahun. Untuk investasi dibutuhkan Rp 3 triliun dengan rincian Rp 1,1 triliun belanja modal dan 1,8 triliun untuk belanja operasional,” kata Polana di Jakarta, Selasa 25 September 2019.
Nantinya, menurut Polana, dana itu digunakan untuk perpanjangan runway dari 2.250 meter menjadi 2.450 meter, pengembangan gedung terminal dan fasilitas lainnya sebagai pendukung.
Lelang operator baru akan dilakukan pada November 2018 mendatang. Beberapa perusahaan plat merah ikut dalam lelang, seperti Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II serta pihak swasta yakni GMR Airports dan GVK Services Indonesia.
Setelah lelang selesai, financial closing akan kelar pada semester pertama 2019, sedangkan pekerjaan konstruksi dimulai pada semester kedua 2019 hingga rampung pada tahun yang sama.
“Investasi ini menarik kalau dilihat dari pengembalian investasi yang mencapai 15,6 persen dan jumlah penumpang yang terus meningkat 10 persen per tahun,” ujar Polana. (Awan)
