MATA INDONESIA, JAKARTA – Realisasi penerimaan negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat 102,5 persen dari target dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 1.894,7 triliun. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara hingga 31 Desember tahun lalu mencapai Rp 1.942,3 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, bila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama pada 2017 yang sebesar Rp 1.666,4 triliun, pada tahun 2018 kemarin mengalami pertumbuhan 16,6 persen.
“Ini pertama kali lagi APBN kita bisa mencapai lebih besar dari target sejak 2012. Pertumbuhan pendapatan negara 16,6 persen, dibanding tahun lalu 7,1 persen. Itu kenaikan sudah lebih dari dua kali lipat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, 2 Januari 2018.
Rilis data kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 hingga 31 Desember 2018, merupakan data sementara dan masih akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Secara rinci penerimaan negara yang berasal dari perpajakan sebesar Rp 1.521,4 triliun atau telah mencapai 94 persen. Terdiri dari penerimaan PPh migas sebesar Rp 64,7 triliun, pajak non migas sebesar Rp 1.251,2 triliun, serta penerimaan bea cukai sebesar Rp 205,5 triliun.
“Penerimaan perpajakan kita tumbuhnya sangat tinggi yakni 13,2 persen dibanding tahun lalu hanya 4,6 persen. Jauh lebih tinggi dari kenaikan GDP kita yang diproyeksi tumbuh 5,15 persen,” katanya.
Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 407,1 triliun atau melebihi target yang sebesar Rp 275,4 triliun. Serta dari hibah tercatat sebesar Rp 13,9 triliun dari target Rp 1,2 triliun.
