MATA INDONESIA, JAKARTA – Beberapa waktu lalu Prabowo Subianto menyinggung minimnya peran pemerintah dalam memperhatikan kondisi perbatasan Indonesia. Seperti biasa, pernyataan itu tidak didukung data yang valid nih gaes.
Buat kalian tahu nih, menurut catatan MataIndonesia.id, semenjak mengucap sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bertekad membangun infrastruktur Indonesia. Tak terkecuali membangun daerah pinggiran dan perbatasan.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi memang fokus memperbaiki daerah perbatasan.
“Di Indonesia masa lalu, daerah perbatasan dianggap halaman belakang. Ini yang membuat daerah perbatasan tertinggal. Mindset dari pemerintahan sekarang perbatasan adalah front yard. Karena itu, juga akan berpengaruh terhadap kewibawaan dari negara kita sendiri,” kata Bambang beberapa waktu lalu di Jakarta.
Pembangunan infrastruktur daerah-daerah perbatasan itu ditandai dengan menyematkan status lokasi prioritas (lokpri). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ada 13 daerah lokpri di antaranya Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Kaltim, Kaltara, NTT, Sulut, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat.
Sekretaris Utama BNPP Hadi Prabowo menyebut ada beberapa pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah di perbatasan. Yaitu sarana pendidikan, sarana air bersih, infrastruktur kesehatan, kedaulatan pangan, konektivitas daerah, sarana internet. Sarana pendidikan yang sudah dibangun pemerintah antara lain pembangunan SD di 32 provinsi, SMP di 20 lokpri, SMA dan SMK di lokpri.
Untuk memudahkan saluran air bersih, pihaknya juga membangun jaringan air bersih di 56 lokpri dan juga sarana untuk penyedia air baku di 21 lokpri. Di bidang infrastruktur kesehatan, telah dibangun puskesmas di 44 lokpri dengan tenaga kerja sebanyak 575 orang di sebar ke 86 puskesmas, khususnya wilayah Saumlaki.
Terkait ketahanan pangan, BNPP telah menerapkan program cetak sawah. Salah satunya adalah di daerah Kalimantan Barat, terdapat sawah seluas 1049 hektar dengan total produksi 2343 ton.
Untuk memudahkan konektivitas antar wilayah, BNPP menurut Hadi, telah ditetapkan 9 tol laut trayek antara lain dari Tanjung Perak sampai Saumlaki.
Selain itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi jadi salah satu fokus lain di daerah perbatasan era Presiden Jokowi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, salah satu infrastruktur yang dibangun adalah Base Transceiver Stasion (BTS) di 855 lokasi di daerah perbatasan di Indonesia.
Kemudian akses internet juga dibangun di 2.757 lokasi dengan rincian 11 persen dibangun di daerah perbatasan. Infrastruktur penyiaran hasil kolaborasi antara TVRI dan RRI pun ikut bagian di 39 lokasi.
Sementara menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selama empat tahun era pemerintahan Presiden Jokowi, telah diselesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di daerah perbatasa Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri mengatakan sudah pembangunan tujuh PLBN tersebut membantu aktivitas ekonomi di 187 perbatasan.
Ketujuh PLBN itu antara lain PLBN Aruk, Entikong, dan Badau di Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia), PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur (berbatasan langsung dengan Timor Leste), dan PLBN Skouw di Papua (berbatasan langsung dengan Papua Nugini).
So, masih bilang pemerintahan era Jokowi acuh akan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia? Yuk minum air putih dulu biar gak gagal paham.
(Nur Cholis)
