unique visitors counter
News

Demi Pemerataan Infrastruktur, Jokowi Rencanakan Menambah Pembangunan 9 PLBN Hingga 2019

MATAINDONESIA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan. Presiden menginginkan wajah beranda terdepan NKRI menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada tahun 2018 hingga 2019 mendatang yakni di Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua.

Hal tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo supaya wilayah perbatasan menjadi wilayah yang diperhatikan dan bisa mendongkrak kualitas hidup masyarakat dengan membuat aktivitas ekonomi di sana.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan 9 PLBN akan dilakukan pada 2018 hingga 2019. Sementara pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada 2019-2020.

“Pembangunan 9 PLBN ini pada prinsipnya kami menunggu perintah dari BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan),” jelasnya di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Berdasarkan rencana BNPP, sebanyak 9 PLBN tersebut terletak di Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua. Adapun rencana pembangunan 9 PLBN itu untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya wilayah perbatasan menjadi wilayah yang diperhatikan.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyerahkan 7 PLBN ke BNPP, yakni PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Skouw, PLBN Aruk, PLBN Motaain, PLBN Wini, dan PLBN Motamasin. Dari 7 PLBN tersebut, 5 di antaranya telah diresmikan Presiden Jokowi.
Nilai aset dari 7 PLBN tersebut sebesar Rp 944 miliar. Di 7 PLBN tersebut tengah dibangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dengan total anggaran Rp 1,5 triliun.

Menkopolhukam dalam keterangannya mengatakan, sesuai nawacita pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, BNPP memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dan badan yang mensinkronkan pembangunan daerah-daerah pinggiran dari berbagai kementerian/ lembaga. Dengan begitu, segala yang dilakukan menjadi terarah dan tidak tumpang tindih, efisien, efektif. Sebab, semua sudah sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Sehingga, menurut Wiranto, kalau ada yang bilang pemerintah menelantarkan daerah perbatasan, hal itu salah besar. “Karena, khusus saat ini untuk pembangunan kita di daerah perbatasan. Agar apa? Agar ada pemerataan, agar selain infrastruktur yang di perbatasan jadi dimanfaatkan betul untuk membangun daerah itu, untuk membangun perekonomian, untuk pemerataan dan sebagainya,” tegas Wiranto.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close