Dipertanyakan Netizen, Akun Twitter DPR RI Akhirnya Hapus Polling Terkait Perppu Ormas

Jakarta (MI) – Polling dari akun twitter @DPR_RI untuk menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Ormas secara tiba-tiba dihapus pada pukul 11.20 WIB, Kamis (13/7). Sebelum dihapus, netizen sempat mempertanyakan polling tersebut.

Sampai pukul 10.05 WIB, netizen yang mengikuti polling mencapai 32.341 orang dengan 910 orang mendukung Perppu.

Polling @DPR_RI mulai dibuka, semenjak Rabu (12/7) pukul 20.05 WIB berhasil menjaring suara netizen dengan kategori setuju 37 persen, tidak setuju 57 persen, belum tepat 4 persen, dan tidak peduli 2 persen. Dalam poling tersebut polling akan berlangsung selama tiga hari.

Selain itu tertulis juga di polling ini, jika polling dimenangkan oleh suara yang menolak Perppu, maka jawaban itu akan menjadi alasan DPR menolak Perppu Nomor 17 Tahun 2017.

Polling ini dibanjiri tanggapan dari para netizen. Mayoritas netizen mempertanyakan polling yang digulirkan akun @DPR_RI ini. Terlebih Perppu diterbitkan pemerintah untuk menyikapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Berikut komentar dari para netizen sebelum polling dihapus.

#FNI @emastok, “admin akun DPR yang megang siapa ya?”

Akun lain MALAS PASTI MISKIN @timomanullang menulis “Ya kok pekok banget ya tuh adminnya sepertinya orang tolol tuh adminnya. Kok buat polling seperti itu. Wakil rakyat kok bodoh banget.”

Nina Pritzker @PritzkerNina, “Cuma maaf saja yang bisa disampaikan oleh @DPR_RI? Inget, sudah banyak korban-korban berjatuhan dan akan banyak anggota ISIS mudik dari luar negeri.”

Sarah @Sarah_Pndj, “Akun @DPR_RI bikin polling seperti ini aneh banget!. DPR_RI pro HTI dan ormas yang radikalis ya?.”

@missth3_10, “Rasanya iya nih. DPR kok jadi kaya gini? Mending ga ada DPR dari pada punya lembaga wakil rakyat tapi pro radikalisme.”

Srikandi Gun @MeylanieJ, “Bubarin FPI dan semua ormas radikal yang mengancam kedaularan NKRI. Kalo perlu bubarin DPR.”

Bambang Suworo @Bsuworo, “Kayaknya yang perlu dibubarin dulu DPR, ga ada manfaatnya.” (FC)