MATA INDONESIA, SURABAYA – Tahun politik kali ini ternyata menjadi lumbung rejeki bagi Google maupun Facebook. Dua perusahaan teknologi tersebu meraup keuntungan dari iklan-iklan politik yang disebar baik melalui adsense maupun media sosial.
Kondisi ini dipertanyakan Director and Editor in Chief Tribunnews.com Dahlan Dahi yang mempertanyakan, apakah dari jumlah yang dikeluarkan tersebut ada pajak yang tersisihkan dari Google untuk pemerintah Indonesia.
Sebab selama ini, lanjut Dahlan, regulasi pemerintah dinilai tak adil terhadap media massa di Indonesia.
Wajar jika banyak pihak yang beralih beriklan di Google dan Facebook.
“Salah satu contohnya adalah banyak regulasi yang sangat membatasi masyarakat beriklan politik di media massa lokal.
Sementara regulasi pemerintah tak melarang atau mengatur iklan politik di Google, Facebook dan perusahaan agregator lainnya,” kata Dahlan saat menjadi pembicara pada Konvensi Nasional Media Massa di Surabaya, Jumat 8 Februari 2019.
Padahal, kata Dahlan, media lokal justru bayar pajak dari setiap transaksi iklan dan gaji para karyawannya.”Sedangkan Google dan Facebook serta rekannya apakah juga bayar pajak di Indonesia? Apakah ini adil?,” ujarnya.
Dahlan pun mengaku jika Tribunnews ternyata menghabiskan dana Rp 2 miliar untuk berlangganan pemasangan iklan di Google. Jumlah fantastis itu rutin dibayar anak perusahaan Kompas Gramedia tersebut tiap bulannya.
Menanggapi curahan hati Dahlan terkait Google dan Facebook, Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT) pun menantang Tribunnews untuk tidak berlangganan iklan di dua perusahaan teknologi tersebut. “Berani gak Tribunnews seperti Detik yang tidak pasang iklan di Google. Karena kami (Detik) selama ini tidak pernah memasang iklan via Google ataupun Facebook,” kata CT.
Dahlan, kata CT, jika Tribun masih langganan, sama saja membuat perusahaan mesin pencari buatan Larry Page dan Sergey Brin makin kaya.
