Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan Taningdjaja mengungkapkan, peningkatan penyerapan tahun ini dipacu oleh proyeksi peningkatan penyerapan yang berasal dari penggunaan biodiesel untuk moda transportasi kereta api. Jika terealisasi, kereta api akan menyerap sekitar 400 ribu hingga 500 ribu kilo liter (kl) biodiesel per tahun.

“Kalau belum (terealisasi), berarti penyerapan masih sama seperti tahun lalu,” ujar Paulus dalam konferensi pers di kantor Aprobi, Senin (22/1/2018).

Paulus mengungkapkan, saat ini, penggunaan biodiesel pada moda transportasi kereta api masih dalam tahap pengujian. Paling cepat, lanjut Paulus, penggunaan biodiesel pada sebagian operasional kereta api akan terealisasi pada Oktober mendatang.

Selain itu, peningkatan permintaan biodiesel juga berasal dari sektor pertambangan. Beberapa produsen alat berat sudah mulai menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar dan sebagian lagi masih dalam tahap uji coba.

Sementara itu, penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar pesawat masih terganjal persoalan regulasi penerbangan dari Kementerian Perhubungan dan perdebatan soal pengurangan emisi.

“Kami berencana melakukan uji coba setelah persoalan peraturan selesai,” ujarnya.

Jika seluruh uji coba dari berbagai sektor tersebut berhasil, penyerapan biodiesel dalam negeri bisa mencapai 6 juta kl per tahun, baik yang berasal dari kewajiban pelayanan publik (PSO) maupun yang non PSO. (AVR)

“Kami memprediksi beban subsidi akan meningkat sejumlah Rp30 triliun dengan asumsi bahwa harga minyak bertahan pada tingkat atas seperti ini dan biaya subsidi sepenuhnya diserap oleh anggaran,” ujar Aldian, Senin (22/1/2018).

Namun demikian, meskipun berpotensi memperbesar anggaran subsidi, menurut Aldian, sebaiknya pemerintah tidak serta merta ikut menaikkan harga BBM subsidi. Hal ini mengingat, perlu dipertimbangkan dampaknya pada inflasi dan daya beli masyarakat.

“Caranya mungkin tidak dengan menaikkan harga BBM subsidi, tapi melakukan penyesuaian pada harga BBM non subsidi, seperti Pertamax dan Pertalite,” katanya.

Selain memberi dampak pada bengkaknya anggaran subsidi energi, Aldian melihat, kenaikan harga minyak dunia juga akan memperlebar defisit anggaran, yaitu menyentuh 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perkirakan itu lebih tinggi dibandingkan asumsi pemerintah yang menargetkan defisit anggaran hanya parkir di kisaran 2,2 persen dari PDB pada tahun ini atau lebih kecil dibandingkan realisasi sementara defisit pada 2017 sebesar 2,46 persen dari PDB.

Aldian memperkirakan, harga minyak mentah dunia secara rata-rata akan berada di kisaran US$61 per barel pada tahun ini.

Berdasarkan harga minyak mentah di pasar global, harga minyak mentah Brent berada di kisaran US$68,61 per barel pada akhir pekan lalu. Begitu pula dengan harga minyak mentah AS West Texas Intermediaries (WTI) yang berada di kisaran US$63,37 per barel. (AVR)

“Tercermin dari tertibnya Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dalam beberapa tahun terakhir. Artinya TNI-Polri menjalankan tugas dengan baik dalam mengamankan kegiatan demokrasi. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran TNI-Polri,” ujar Presiden Jokowi.

Rapim TNI-Polri kali ini bertema “Dilandasi Dengan Sinergi, Soliditas dan Profesionalitas, TNI/Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018 dan Tahapan Pemilu 2019, Dalam Rangka menjamin Kelangsungan Pembangunan Nasional”.

Presiden Jokowi menekankan bahwa proses demokrasi yang damai tercermin dari semakin dewasanya masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi.

“Artinya masyarakat kita semakin dewasa, masyarakat kita semakin matang dalam berdemokrasi, semakin dewasa dalam berpolitik,” kata Presiden Jokowi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Rapim TNI-Polri 2018 ini diikuti sedikitnya oleh 359 perwira tinggi (pati), yaitu 180 pati dari Mabes TNI dan 179 pati dari Mabes Polri. Mereka saat ini menduduki jabatan strategis semisal kepala badan, pemimpin pasukan dan kepala satuan tugas wilayah. (AVR)

“Diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan membentuk satuan tugas TNI Polri untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi. Dan Satgas ini adalah satgas yang melaksanakan tugas sepanjang tahun selama periode tahun ini,” ujar Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Hadi menyebutkan, Presiden Jokowi juga meminta agar soliditas TNI-Polri semakin terjalin dengan baik, mengingat saat ini tengah memasuki tahun politik.

“Bapak Presiden mengharapkan tetap terjalinnya soliditas TNI Polri yang saat ini sudah baik agar bertambah baik. Karena dilihat di lapangan seluruh perwira bintara dan tamtama bisa menunjukkan eksistensinya berbaur bersama antara TNI Polri. Termasuk pesan Bapak Presiden adalah TNI Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Kada tahun 2018 dan Pilpres 2019,” tegasnya. (AVR)

Dalam prosesi di Kementerian Luar Negeri, Selasa (23/1/2018), Retno secara resmi menyerahkan kedua WNI bernama La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Edi tersebut kepada istri masing-masing yang didatangkan khusus dari Sandakan, Sabah, Malaysia.

“Saya serahkan suami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kerja samanya kepada kami,” ujar Retno kepada para istri korban penyanderaan itu.

Retno mengatakan, serah terima ini adalah wujud dari pemenuhan janji pemerintah kepada keluarga korban yang disampaikan beberapa hari setelah insiden penculikan terjadi.

“Pada 8 November 2016, 3 hari setelah kejadian, saya mengunjungi ibu berdua di Sandakan untuk menyampaikan komitmen pemerintah guna mengupayakan pembebasan Pak La Utu dan Pak La Edi. Hari ini saya memenuhi janji pemerintah,” katanya.

La Utu dan La Edi adalah WNI yang bekerja sebagai nelayan di kapal penangkap ikan di Sabah, Malaysia. Mereka diculik dan disandera oleh Abu Sayyaf saat sedang berlayar pada 5 November 2016.

Lebih dari setahun dalam sekapan kelompok bersenjata, keduanya akhirnya berhasil dibebaskan pada 19 Januari lalu.

Insiden serupa juga menimpa 30 WNI lainnya sejak 2016 lalu. Kini, 29 WNI sudah dibebaskan, sementara 3 lainnya masih di tangan kelompok penyandera berbeda. Pemerintah memastikan akan terus berupaya membebaskan ketiga WNI itu. (AVR)

“Program pemerintah belum sampai ke ujung tombak sasaran agar optimal, akses tenaga kerja kita dapat pelatihan minim sekali,” kata Enny dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Enny mengungkapkan, meski sudah banyak pelatihan dan peserta, nyatanya masih banyak tenaga kerja yang belum terserap. “Sekalipun ikut pelatihan, tak ada jaminan dapat pekerjaan,” ujarnya.

Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Abdul Waidl, menyebutkan bahwa revolusi industri keempat berpotensi meningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dan tidak. “Padahal 52 persen angkatan kerja yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah. Kondisi demikian tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Abdul Waidl menambahkan peningkatan kesempatan kerja, disertai upah laik, kondisi kerja yang baik, serta tidak ada diskriminatif bagi pekerja perempuan haruslah juga menjadi prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan semua pihak untuk bersiap menyambut revolusi industri ke-empat atau 4.0 yang berbasis digital. Presiden Jokowi mengatakan, revolusi industri ke-empat telah datang bahkan terjadi serentak di seluruh negara di dunia, baik revolusi dimensi digital, fisik, biologis, artificial intelligence (rekayasa kecerdasan), maupun bio engineering (rekayasa genetika).

Presiden Jokowi memprediksi revolusi industri ini, akan menggoyang lapangan kerja di Indonesia. Apalagi, International Labour Organization (ILO) memperkirakan sekitar 56 persen lapangan kerja akan hilang akibat adanya mesin otomatis atau robotic yang dapat menggantikan tenaga manusia. (AVR)

“Tepung kelapa yang diekspor ke Amerika Serikat itu mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar USD 55.900,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Jenny Karouw, Selasa (23/1/2018).

Jenny mengatakan, tepung kelapa asal Sulut memiliki kualitas yang bisa diterima pasar internasional. Permintaan tepung kelapa yang tinggi dari berbagai negara tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh petani dan pengekspor Sulut.

“Pembeli asal Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Afrika sangat memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pengiriman barang,” katanya.

Pemerintah terus mengingatkan agar pengekspor Sulut dapat menjaga akses pasar yang sudah tercipta tersebut. Dengan demikian diharapkan pasar akan merambah ke negara tetangga lainnya di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika lebih besar lagi.

Puluhan negara tujuan ekspor tepung kelapa asal Sulut adalah Jerman, Rusia, Cina, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Italia, Mesir, Slovenia, Brasil, Australia, Belgia, Uruguay, Amerika Serikat, Korea.

Kemudian ke Austria, Afrika Selatan, Hongkong, Taiwan, Uni Arab Emirat, Lithuania, Argentina, Angola, Hungaria, Norwegia, Kasakztan, Polandia, Georgia, Portugal, Latvia, dan Yunani. (AVR)

“Kita sudah turunkan tim untuk melakukan penangkapan penyebar (teror bom) itu, yang sudah kita ketahui keberadaannya. Mohon doanya saja semoga segera tertangkap,” kata Kapolres Serang, AKBP Wibowo, Selasa (23/1/2018).

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, tim dari Mapolsek Tanara mendapat pengawalan ketat dari tim penjinak bom (Jibom) Polda Banten. Hasil sterilisasi tim Jibom untuk sementara tidak ditemukan barang diduga bom.

“Bahwa saat ini, wilayah hukum Polres Serang termasuk Polsek Tanara masih aman,” ujar Wibowo.

Mapolsek Tanara, Kabupaten Serang, Banten sebelumnya menerima ancaman bom melalui pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Setelah ditelusuri, ancaman tersebut tidak terbukti.

“Petugas habis apel terima SMS dari orang tidak dikenal, yang berisi bahwa akan ada bom di Polsek Tanara,” kata Wibowo.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Polsek Tanara segera memeriksa setiap sudut ruangan di markas polsek.

Koordinasi kemudian dilakukan dengan Polres Serang dan Polda Banten. “Brimob kemudian menurunkan satu unit Tim Jibom (penjinak bom),” kata Wibowo. (AVR)

Meskipun terlihat lebih baik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merangkap Ketua KSSK mengatakan, pemerintah tetap mencermati berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan, baik internal maupun eksternal.

Kesimpulan tersebut berasal dari hasil rapat perdana KSSK yang digelar pada Senin (22/1/2018). Komite ini beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dari sisi eksternal, risiko di antaranya berasal dari dinamika pasar keuangan global yang dipengaruhi oleh kelanjutan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), normalisasi neraca bank sentral AS, dan normalisasi sektor moneter negara maju seperti Eropa dan Jepang

“Selain itu, juga moderasi dari pertumbuhan atau rebalancing dari perekonomian Tiongkok serta dinamika konflik geopolitik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dari sisi domestik, KSSK mencermati berbagai hal mulai dari risiko kenaikan inflasi dan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia; aliran dana dari nonresiden di pasar keuangan; masih belum pulihnya permintaan kredit; serta persepsi pasar terhadap kondisi politik di tahun pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dan pemilihan presiden 2019. (AVR)

“Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan pusat, provinsi kabupaten, kota masih satu garis,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan, saat ini pasar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain karena kekuatan pasar nasionalnya. Kalau bukan karena pasar nasional yang besar, daya saing Indonesia akan lebih rendah.

“Oleh karena itu, provinsi, kabupaten dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, regulasi sendiri-sendiri, standarnya sendiri-sendiri, apalagi prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku sudah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.

“Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain,” katanya.

Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak lagi menerbitkan peraturan yang bisa menghambat investasi. Sebab, berdasarkan keluhan para investor, regulasi masih menjadi penyebab terbesar yang membuat investor malas berinvestasi.

“Alasan nomor satu (hambatan investasi) ya regulasi. Kebanyakan aturan, kebanyakan perizinan yang masih berbelit-belit. Saya titip Gubernur, jangan buat Perda lagi yang menyebabkan nambah ruwet. Apalagi Perda yang orientasi proyek,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi melanjutkan, pemerintah pusat sudah berupaya untuk mempermudah investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di dalam program itu, pemerintah bisa menerbitkan sembilan izin dalam waktu tiga jam saja.

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap Pemda bisa membantu pemerintah ikut serta dalam program perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Jika memang ada Perda yang membatasi investasi, maka Presiden Jokowi minta untuk dipangkas, disederhanakan, atau dihilangkan saja. (AVR)