JAKARTA (MI) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi upaya penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Kemendagri mencatat KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 77 kepala daerah.
“300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK,” kata Tjahjo usai bertemu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Tjahjo memastikan jika OTT 77 kepala daerah tersebut valid. Sebab KPK dalam melakukan OTT harus memiliki cukup alat bukti.
Kemendagri akan terus melibatkan KPK dalam program perbaikan tata kelola di daerah. Menurut Tjahjo, KPK di bidang pencegahan telah bertemu banyak pihak untuk memetakan kondisi sekaligus mendorong upaya perbaikan.
“Sesuai arahan presiden fokus membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu Pahala Nainggolan menyarankan untuk penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil kerja APIP diminta dilaporkan ke tingkatan atas untuk ditindaklanjuti.
“Khusus buat audit, mereka sulit tindaklanjuti karena susah kalau audit tindaklanjutnya nanti dia mintakan ke kepala daerah. Tindaklanjutnya naik satu tingkat ke atas. Kabupaten lapor dan tindaklanjut ke gubernur, yang provinsi laporan tindaklanjutnya ke Pak menteri,” tuturnya. (FC)
