Streaming MI TV

Category Archives: Hukum

  • Home
  • Category Archives: "Hukum"

Diskusi Mahasiswa, Pemuda dan Dosen Makassar Dukung Penerbitan Perppu No 2/2017 Terkait Ormas

Diskusi Mahasiswa, Pemuda dan Dosen Makassar Dukung Penerbitan Perppu No 2/2017 Terkait Ormas
Makassar (MI) - Puluhan mahasiswa, pemuda dan dosen di Makassar menggelar diskusi publik dengan mendukung dan mengawal Perppu No 2 Tahun 2017 di Cafe Labobar, Jalan toddopuli VII, Makassar, Kamis (20/7/2017). Hal ini terkait dengan dukungan terhadap Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan oleh Menko Polhukam Wiranto,…
Selengkapnya...

Dukungan Terhadap Perppu Ormas oleh Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda NTT

Dukungan Terhadap Perppu Ormas oleh Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda NTT
Kupang (MI) – Meskipun, ada beberapa elemen masyarakat yang kontra terhadap penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, namun nyatanya banyak juga masyarakat yang mendukung penerbitan Perppu tersebut. Salah satunya adalah dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, pemuda dan akademisi di NTT. Mereka menganggap penerbitan Perppu tersebut penting untuk memperbaiki UU No…
Selengkapnya...

Densus Anti Korupsi Diharapkan Perkuat Pemberantasan Korupsi

Densus Anti Korupsi Diharapkan Perkuat Pemberantasan Korupsi
Jakarta (MI) - Rencana Polri membentuk Densus Anti Korupsi menarik sejumlah perhatian. Karena sejumlah pihak menghawatirkan terjadi dualisme penegakan korupsi. Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M.Syarif, tidak ada persaingan dalam memberantas korupsi. “KPK tidak merasa tersaingi dengan akan dibentuknya…
Selengkapnya...

Pemerintah Secara Resmi Mencabut Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia

Pemerintah Secara Resmi Mencabut Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia
Jakarta (MI) - Pasca penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor : 2 tahun 20017, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Demikian ujar Humas Kementerian Hukum dan HAM, Fitriadi Agung Prabowo,…
Selengkapnya...