Indonesia Peringkat Pertama Dunia dalam Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Jakarta (MI) – Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, mencapai 80 persen pada tahun 2016, meningkat sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar 52 persen. Data ini disampaikan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut OECD, angka itu merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, seperti Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Perancis 28 persen, maupun negara-negara berkembang non OECD, yaitu India 73 persen, Brasil 26 persen, dan Afrika Selatan 48 persen.

Hasil survei tersebut tertuang dalam publikasi OECD yang berjudul “Government at a Glance 2017” pada Kamis (13/7). Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD, termasuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut merupakan indikator yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

“Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan APBN yang lebih kredibel dan pruden, serta menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan yang sehat,” ujar Sri Mulyani Indrawati, Selasa (18/7).

Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah menunjukan bahwa masyarakat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah selama ini, antara lain akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan desentralisasi fiskal untuk membangun desa dan daerah tertinggal lainnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (WR/AVR)