MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan transportasi massal seperti LRT, MRT yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Jokowi agar kerugian akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang mencapai Rp65 triliun setiap tahun bisa dihentikan.
“Hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek,” kata Presiden Jokowi usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.
Angka nilai kerugian itu menurut Jokowi bisa dialokasikan sebagai modal pembangunan termasuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek.
Dalam lima tahun nilai tersebut akan mencapai angka yang lumayan fantastis. Indonesia akan bisa membeli kereta untuk LRT, MRT dan alat transportasi lainnya.
Maka dalam rapat itu Jokowi menegaskan situasi tersebut harus segera dihentikan. Harus berani memulainya sehingga angka Rp 65 triliun tidak hanya berupa asap kendaraan bermotor yang memenuhi ruang udara Jakarta.
Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.
Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
