Jangan Nyinyir! Ini Fakta Dibalik Penggratisan Biaya Tol Suramadu

MATA INDONESIA, SURABAYA – Banyak yang mengira kebijakan membebaskan biaya bagi kendaraan yang melalui Jembatan Surabaya Madura atau yang lebih dikenal dengan Jalan Tol Suramadu datang begitu saja. Padahal tidak demikian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada proses panjang yang harus dilewati. Mulai mempertimbangkan kalkulasi dampak dan pertumbuhan ekonomi bagi warga Madura dan masyarakat daerah lainnya.

Pertimbangan tersebut dimulai pada 2015. Ketika itu para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) yang menyampaikan kepada Jokowi agar sepeda motor digratiskan. Kemudian tahun 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50 persen, pemerintah juga memutuskan 2016 yang lalu menjadi separuh.

Namun dari beberapa kebijakan tersebut, pemerintah masih melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada Madura.

“Kita lihat ketimpangan kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” kata Presiden di Surabaya, Sabtu 27 Oktober 2018.

Alhasil, setelah mempertimbangkan usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari IKAMA, dari Bupati, Presiden Jokowi memutuskan Jalan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa.

“Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Madura. Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan kelihatan,” ucap Presiden.

Diakui Presiden Jokowi, memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapatkan pemasukan tetapi pemasukan itu dinilai tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dinginkan pemerintah untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura.

“Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura,” kata Presiden Jokowi.

Calon Presiden nomor urut 01 ini pun meminta agar wartawan tidak membawa hitung-hitungan selalu ke untung dan rugi. Sebab negara menghitung makro dan keuntungannya ada di masyarakat.

Menurut Presiden semula dirinya sempat berpikir biaya yang selama ini ditarik dari kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu memberikan pemasukan hingga triliunan rupiah. Tapi setelah ditanyakan ke Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ternyata kira-kira Rp 120 miliar. “APBN masih mampu lah kalau segitu,” kata dia.

Presiden Jokowi berharap dengan penggratisan Jalan Tol Suramadu itu maka sektor pariwisata, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

Mengenai rencana selanjutnya bagi Madura, Presiden mengaku ingin mendorong agar investasi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, baik untuk tebu, baik untuk sektor turisme yang potensi ada dan banyak di Madura.

Adapun terhadap keluhan pengusaha kapal terkait penggratisan itu, Presiden Jokowi mengatakan, setiap keputusan mesti ada plus minusnya. “Saya kira nanti urusan Pak Gubernur, Pak Bupati lah,” ujarnya. (Rayyan Bahlamar)