MATA INDONESIA, JAKARTA – Mengenai isu bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan terancam setelah pemerintah membuka pintu bagi investasi asing terhadap 25 bidang usaha ditepis secara tegas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Menurut JK, ancaman tersebut tidaklah benar. Wapres menyebut apa saja yang dikerjakan oleh UKM sudah ada payung hukumnya berupa UU. Ketika Daftar Negatif Investasi (DNI) dikeluarkan, maka tidak berarti UKM langsung bisa ikut dikuasai asing.
“Membuka pintu untuk asing bukan berarti mereka bisa masuk dan menguasai UKM 100 persen,” kata JK di Jakarta, Selasa 27 November 2018.
JK juga menegaskan, meskipun DNI dikeluarkan nantinya, UU secara tegas mengatur bahwa bidang usaha yang dimaksud tetap milik dalam negeri.
Hal ini senada dengan apa yang diucapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang mengatakan 25 bidang usaha tersebut benar bisa dimasukkan investasi asing di dalamnya. Namun, isu pemerintah mengalah pada asing, itu tidaklah benar.
Menurut Airlangga, ketergantungan Indonesia pada impor masih cukup tinggi. Maka dengan kebijakan baru tersebut, pemerintah mendorong upaya subtitusi impor.
“Jadi, nantinya subtitusi kemampuan industri kita meningkat, meskipun impor masih tetap jalan,” ujar Airlangga, belum lama ini. (Ryan)
