Kepala BNPB, “Tanpa Status Bencana Nasional pun Pemerintah Pusat Telah Gerak Cepat Kirimkan Bantuan ke Lombok”

MATAINDONESIA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan saat ini status bencana gempa bumi di Lombok belum dapat dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional.

Menurut Willem, tanpa status bencana nasional pun pemerintah pusat telah turun langsung menangani bencana gempa bumi di Lombok. Seluruh sektor kementerian dan lembaga terkait telah bekerja.

“Kenyataan di lapangan sumber daya nasional sudah dikerahkan dari BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kominfo, Kemenkes dan banyak sekali. Jadi itu sudah kita serahkan di sini lihat semuanya,” kata Willem di Posko Terpadu, Lapangan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Jumat(10/8).

Pemerintah pusat memberikan pendampingan dari segi keuangan, logistik dan peralatan, manajemen administrasi dan keahlian khusus. Kehadiran Menkopolhukam Wiranto, Mensos Idrus Marham, Kepala BNPB telah merepresentasikan kehadiran pemerintah pusat.

“Kita sudah mengerahkan semuanya untuk secepat-cepatnya melakukan upaya tanggap darurat sampai nanti rehablitasi dan rekontruksi. Jadi menurut saya tidak usah dibicarakan lagi masalah status,” tegas Willem.

Tambahnya, banyak yang tak paham penetapan tingkatan status bencana. Ada anggapan dengan penetapan status bencana nasional, seluruh upaya sumber daya dari pemerintah pusat akan dikerahkan.

“Kalau itu sudah dikerahkan terus kenapa mesti mempertanyakan status lagi. Salah satu indikasinya kalau Pemprov masih sanggup enggak mungkin bencana nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini, pemerintah sudah mencairkan Rp 37-38 miliar sesuai permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang digunakan sebagai dana tanggap darurat. Mayoritas uang tersebut dipakai untuk memberikan makanan, minuman, dan obat-obatan. “Itu kan baru emergency awal, jadi tinggal tunggu BNPB saja,” kata dia.

Kemudian, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan pihaknya secara umum memiliki dana siap pakai (on call) jika terjadi bencana sebesar Rp 700 miliar. Uang tersebut kini sudah terpakai setengahnya.

Namun menurut dia, masih ada dana cadangan yang tersedia di Kementerian Keuangan sebesar Rp 4 triliun. Dody mengatakan uang tersebut setiap saat bisa dicairkan. “Anytime ada, menteri keuangan siap,” ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahakan pemerintah memberikan santunan bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa Lombok dengan jumlah yang bervariasi. Jika rumah mereka rusak ringan mendapat Rp 10 juta, sedang Rp 25 juta, dan berat Rp 50 juta.

Masyarakat penerima bantuan ini, kata Basuki, wajib menerapkan model konstruksi tahan gempa jika hendak membangun kembali rumahnya. “Itu harus, kalau enggak itu mengulangi kesalahan yang lalu dengan konstruksi yang tidak tahan gempa,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pengantar rapatnya memerintahkan agar evakuasi para korban tetap menjadi prioritas. Selain itu, ia meminta agar warga mendapat bantuan menyeluruh. “Saya minta untuk dipastikan ketersediaan logistik, tenda, selimut, makanan terutama makanan untuk bayi, obat-obatan, pasokan air, serta yang berkaitan dengan listrik,” kata dia.

Berdasarkan catatan BNPB, jumlah korban tewas akibat gempa Lombok telah mencapai 321 orang. Sementara itu, jumlah pengungsi akibat gempa mencapai 270.168 orang yang tersebar di ribuan titik.