Komisi I DPR Anggap Kelompok Akademisi Internasional Mengkhayal Soal Papua

Jakarta (MI) – Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin, tidak setuju jika pemerintah Indonesia menarik seluruh personel TNI dari wilayah Papua.

Pernyataan Hasanuddin itu menanggapi kelompok akademisi internasional yang meminta pemerintah Indonesia menarik militernya dari Bumi Cenderawasih.

“(Kalau ditarik) Terus diganti apa? Hansip?” ucap Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).

Sebelumnya, kelompok yang menamai diri sebagai International Academics for West Papua itu menduga TNI telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat sejak 1969 silam.

Saat berusaha menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut, mereka mengklaim kerap dipersulit TNI. Oleh karena itu, mereka menganggap wilayah Papua mesti steril dari TNI agar pengungkapan dugaan pelanggaran HAM dapat berjalan secara optimal.

Hasanuddin menilai anggapan akademisi internasional tersebut mengada-ada.  Menurutnya  situasi di Papua sejak dulu tidak seperti yang kelompok akademisi paparkan. Terlebih, pemerintah Indonesia berhak menaruh personel tentara di wilayahnya sendiri.

“Tentara, tentara Indonesia kok. Kecuali kalau bukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Hasanuddin.

Dia pun tidak setuju dengan permintaan kelompok akademisi agar ekspor senjata yang dilakukan Indonesia dihentikan terlebih dahulu hingga dugaan pelanggaran HAM di Papua diselesaikan. Menurutnya hal tersebut terlalu mengada-ada atau mengkhayal.

“Ndak usah terlalu mengada-ada,” kata Hasanuddin.

Hal senada dituturkan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, yang mengamini bahwa sejak dulu banyak terjadi peristiwa yang berbumbu kekerasan di Papua, namun semua pihak harus imbang dalam memandang dugaan pelanggaran HAM di Papua. “Jangan hanya melihat kalau tentara polisi bergerak disebut melanggar HAM, harus adil dan seimbang dong ,” kata Abdul. (TGM)