KPK Akui OTT-nya Terhadap Kepala Daerah dapat Berdampak Negatif Terhadap Parpol

JAKARTA (MI) – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah dinilai berimbas negatif terhadap partai politik (parpol). Terutama parpol tempat kepada daerah tersebut bernaung.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pejabat daerah atau anggota legislatif yang tertangkap KPK akan dikaitkan dengan parpol asal pejabat itu.

“Selama KPK dua minggu terakhir berkunjung itu, buat partai itu kerusakannya juga lumayan. Begitu kena OTT, disebutlah itu partai politiknya,” ujar Pahala di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/9).

Pahala mengakui parpol merupakan sumber calon kepala daerah. Ia menyarankan proses rekrutmen dan kaderisasi kader partai diperbaiki. Untuk itu, KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan kerja sama dengan parpol agar menjadi partai berintegritas. Dalam hal ini terdapat tiga hal mendasar yang perlu diadopsi dalam tata kelola parpol.

“Pertama, penyempurnaan sistem etik dan konsistensi penegakannya. Kedua, pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur, baku, dan berjenjang. Serta ketiga, pembangunan sistem rekrutmen pejabat publik yang inklusif dan berjenjang serta terkait erat dengan promosi kader,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, Golkar selalu melakukan kajian untuk memperkuat kelembagaan partai dan mendorong parpol dapat melakukan fungsinya secara ideal. Golkar komitmen bekerja sama dengan KPK, LIPI dan lembaga lain.

“Agar peran parpol sebagai pilar demokrasi ke depan semakin meningkat,” kata Idrus. (FC)