KPK Tunggu Putusan MK Terkait Panggilan Pansus Angket

Jakarta (MI) – Polemik seputar Nonton Bareng (Nobar) film menumental  G30S/PKI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ingin menyampuri kewenangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginstruksikan jajaranya untuk menonton bareng atau nobar film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Panglima TNI memiliki kewenangan untuk melakukan konsolidasi ke dalam institusinya dan menilai bahwa hal  tersebut bukan ruang PDI Perjuangan untuk mencampuri,” kata Hasto di sela-sela Kursus Politik Pancasila di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (24/9).

Lebih lanjut Hasto mengakatan,  PDIP memiliki sikap mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dia berharap, semua pihak mampu mengambil pelajaran setiap peristiwa masa lalu sebagai modal berharga memajukan bangsa.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak masalah jika film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dibuat versi baru, hal tesebut disampaikan  Gatot di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa (19/9), menyikapi usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan film tersebut diperbarui agar kekinian dan dapat “masuk” ke generasi milenial.

Menurut Gatot pernyataan tersebut  menunjukkan Jokowi tidak melarang pemutaran film tersebut. “Presiden tidak melarang, hanya akan lebih baik jika dibuat versi baru kekinian sesuai generasi milenia saat ini,” ucapnya.

Presiden Jokowi, kata Gatot, tidak menampik pentingnya film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI bagi masyarakat, tujuannya, sambung dia, agar masyarakat generasi muda millenia saat ini mengetahui tentang bahaya komunisme, pungkasnya.  (TGM)