Mendagri Setuju Revisi Perppu Ormas Amankan Pancasila

Jakarta (MI) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan sikap pemerintah terkait Perppu Nomor 2/2017. Dia mengatakan apa pun yang menyangkut ideologi Pancasila wajib dipatuhi seluruh warga negara Indonesia.

Lebih lanjut Tjahjo menyampaikan, “Kami sepakat pada rapat terdahulu bahwa ini agenda terakhir, pendapat terakhir masing-masing fraksi yang besok akan dilaporkan dalam paripurna. Dari lobi yang berkembang ada catatan fraksi, memungkinkan atau tidak perppu ini ada perubahan,” ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

Tjahjo menuturkan bahwa pihak pemerintah mementingkan musyawarah mufakat untuk penentuan ini, namun tegas untuk komitmen dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tjahjo juga optimistis hari ini akan menghasilkan kesepakatan, meskipun  ada catatan, menurutnya, itu hal yang sah karena setiap fraksi mempunyai kepentingan demi membangun sebuah demokrasi. Terkait fraksi yang meminta komitmen pemerintah ketika disahkan harus direvisi, Tjahjo mengatakan untuk revisi masih diindahkan, misalnya mengenai hukuman.

Tjahjo menuturkan tidak ada pendekatan persuasif kepada fraksi-fraksi terkait pandangan untuk Perppu Ormas, sebab Tjahyo yakin pada kredibilitas anggota DPR yang telah disumpah akan setia kepada Ideologi Pancasila.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas untuk tujuan baik, Perppu itu untuk mengamankan ideologi negara.

“Pemerintah menerbitkan perppu bukan untuk menimbulkan kegaduhan, tujuannya baik. Semata-mata kita ingin mengamankan ideologi negara kita dari satu ancaman terstruktur dan terorganisir,” kata Wiranto di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Wiranto menyerahkan proses terkait Perppu Ormas ini kepada hukum yang berlaku. “Tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada pemaksaan, semua sadar kita negara demokrasi dan negara hukum, mari kita hormati itu,” jelasnya. (TGM)