Menlu RI Kampanye Untuk Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB

Jakarta (MI) – Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan komitmen Indonesia sebagai Mitra Sejati Perdamaian Dunia (A True Partner for World Peace) dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia. Dikutip dari keterangan pers Kemenlu, hal tersebut diungkapkan Menlu dalam sambutan di Acara Resepsi Diplomatik pencalonan Indonesia menjelang pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020, di Markas Besar PBB, New York, Senin (4/6/2018).

Mengawali kunjungan kerjanya dalam rangka kampanye keanggotaan tidak tetap Indonesia untuk DK PBB tersebut, Retno mengatakan, “Sebagai Kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder serta dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia.”

Selanjutnya Retno mengungkapkan, Indonesia memiliki rekam jejak yang jelas bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global, yang dapat dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi yang dibangun dalam beberapa dekade. Terkait isu kemanusiaan, Retno menjelaskan bahwa Indonesia hadir dan berada di depan saat negara negara anggota PBB membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk pada bencana alam Haiti, Fiji dan Nepal. Demikian pula para penggiat kemanusiaan Indonesia, yang saat ini berada antara lain di Cox Bazaar, Rakhine State, Gaza dan Marawi.

Menlu juga menyampaikan, saat ini ribuan pasukan perdamaian Indonesia bertugas di berbagai misi perdamaian PBB di dunia.  Menurut Menlu, hal tersebut adalah contoh sebagian kecil kontribusi Indonesia. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi bagi masalah perdamaian dan kesejahteraan dunia. “Rekam jejak suatu negara tidak dapat dibentuk dalam satu hari atau bulan,” ungkap Menlu.

Indonesia akan bersaing dengan Maladewa, dalam perebutan kursi DK PBB yang akan dilakukan melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB agar dapat memenangi persaingan itu. Jika terpilih, maka Indonesia akan resmi mengisi kursi tersebut terhitung 1 Januari 2019.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya tahun 2016 di New York, dan selalu mengusung prioritas Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara upaya melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, serta memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Indonesia pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. (WR)