Meskipun Anggaran Membengkak, Kebijakan Pemerintah Tetap Berikan Subsidi BBM, Dirasa Tepat

Jakarta (MI) – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan, anggaran subsidi energi pemerintah akan membengkak sekitar Rp10 triliun untuk menanggung beban harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun ini.

Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan, hal ini karena dampak dari kenaikan harga minyak dunia yang terjadi sejak akhir tahun lalu, sehingga akan mengerek harga minyak yang dipasarkan ke masyarakat.

“Kami asumsikan naik Rp10 triliun itu bisa,” ucap Eko, Kamis (25/1/2018).

Kendati membengkak, namun Eko melihat, kebijakan agar pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat dirasa tepat. Tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi energi, termasuk untuk BBM sebesar Rp95,4 triliun.

Pertama, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kenaikan anggaran subsidi tak serta merta memberatkan APBN. Sebab, pemerintah tetap punya penetralisir dari penerimaan pajak dari sektor energi ini.

“Tapi dari sisi lain penerimaan pajak itu naik karena harga BBM kan ada pajak dan ekspor jualan migasnya juga akan naik,” katanya.

Sehingga, dengan adanya tambahan penerimaan, Eko meyakini, beban besaran subsidi energi nanti tidak sampai menambah lebar defisit APBN.

Kedua, kebijakan ini dianggap lebih mudah untuk dilakukan dengan cepat, ketimbang membiarkan kenaikan harga minyak tanpa solusi dalam waktu yang panjang.

Hal ini karena bila dibiarkan, dampak dari kenaikan harga minyak dunia bisa menjalar ke indikator lain, mulai dari meningkatnya inflasi, tergerusnya daya beli masyarakat, beban keuangan PT Pertamina (Persero) yang selama ini turut menanggung selisih beban harga minyak, hingga sektor keuangan. (AVR)