MATA INDONESIA, JAKARTA – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir tidak jadi keluar penjara dengan keamanan maksimum di Gunung Sindur seperti ramai diberitakan beberapa hari ini. Tetapi, Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan hak itu bukan dibatalkan melainkan ditunda dan pemerintah tetap akan memperhatikan kondisi laki-laki 81 tahun itu bahkan dengan fasilitas yang lebih baik lagi.
“Tidak berubah, itu standar. Bahkan kami akan lebihkan kalau bisa dilebihkan. Ini untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, tidak bisa dikurangi,” ujarnya di Jakarta.
Dia juga menegaskan rencana pembebasan Ba’asyir tidak didasari pada kepentingan politik untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Mantan Panglima TNI itu seperti dikutip 23 Januari 2019 juga membenarkan Presiden Jokowi sangat prihatin dengan kondisi tahanan teroris tersebut sehingga dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan perlu dikeluarkan dari pemidanaannya.
Rencana pembebasan itu sebenarnya sudah dibicarakan lama sebelum hari ini. Moeldoko bahkan pernah mengungkapkannya 19 Januari 2019 di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin. Menurut dia soal pembebasan tersebut tidak akan menyenangkan semua orang.
Negara menurut dia saat itu sudah memperhitungkan risikonya. Waktu itu dia menegaskan pemerintah akan mengambil risiko yang sangat rendah dalam pembebasan Ba’asyir.
Menurut Moeldoko, pemerintah tidak akan mengendorkan pengawasan terhadap Ba’asyir. Dia juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas terorisme tidak akan berubah.
Apalagi dia mencatat Ba’asyir masih mempunyai pengaruh. Hal itu terbukti saat dia ditempatkan di Nusakambangan masih banyak pengikutnya yang datang menjenguk. Hal itu menurut Moeldoko, juga sudah termasuk menjadi bagian kewaspadaan pemerintah.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan pemerintah sudah memperhitungkan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir.
