Viral
Pandangan Politisi PKPI Terhadap Kontroversi Jokowi Minta TNI/Polri Turut Sosialisasikan Keberhasila Program Pemerintah
MATAINDONESIA.ID, JAKARTA – Politisi PKPI, Teddy Gusnaidi memiliki pandangan sendiri terkait adanya kontroversi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri dan TNI untuk mensosialisasikan keberhasilan program pemerintah kepada masyarakat.
Kontroversi permintaan Jokowi tersebut diatas muncul dengan adanya tuduhan dari pihak politikus oposisi yang menuduh hal tersebut diatas melanggar aturan
Teddy menilai jika para politikus tidak memiliki bukti saat menyalahkan Jokowi, bahkan mereka juga tidak bisa menunjukkan aturan apa yang ditabrak Jokowi.
Melalui Akun sosmed nya, Teddy Gusnaidi menyampaikan beberapa pandangannya sbb :
1. Kemarin saya tantang dengan bertanya, Dimana salahnya ketika Jokowi meminta TNI-Polri Sosialisasikan Kinerja Pemerintah ke Masyarakat? Saya kemudian tambahkan, Bodoh jika ada yang menyalahkan hal itu, Benci boleh, bodoh jangan.
2. Tantangan saya dijawab dengan berbagai jawaban bodoh dan ngawur. Tapi semua jawaban itu tidak ada satupun bisa membantah, bahkan para politikus Partai yang berkoar-koar menyalahkan Jokowi diam. Mereka ternyata tidak punya jawaban atas tudingan konyol mereka. Penyakit gak tuh?
3. Mereka bilang bedakan sama alat pemerintah, melanggar UU dan konstitusi, mengacak sistem kenegaraan, kampanye, marketing, humas, politik praktis, dwi fungsi dsbnya. Tapi ketika saya tanya lagi dimana aturan yang menyalahkan? diam semua.. termasuk para politikus ngawur itu.
4. Saya jelaskan dengan dua hal ya.., pertama fakta dilapangan, soal sosialisasi yg dilakukan alat negara ke masyarakat itu sudah dilakukan dari dulu dan tdk ada masalah. Contoh di zaman SBY, TNI pun pernah diminta memberikan pemahaman ke masyarakat terkait kenaikan harga bensin.
5. Dan di zaman digital ini, menemukan berita TNI-Polri turun memberikan sosialisasi ke masyarakat banyak. Tinggal dicari saja. Ini tidak pernah jadi masalah, tapi menjelang Pilpres jadi masalah dan yang mempermasalahkan ternyata tidak punya kemampuan intelektual sama sekali.
6. Kedua, Ngawur permanen kalau ada pihak apalagi politikus yang mengatakan, TNI Polri sebarkan hasil kerja pemerintah, itu pelanggaran. Pasti mereka itu berfikirnya polisi hanya mengatur lalu lintas dan TNI hanya untuk perang. Sayangnya, kebodohan itu mereka utarakan ke publik.
7. Berdasarkan UU TNI, TNI itu berfungsi sebagai Penangkal, Penindak dan Pemulih. Mereka pikir TNI itu hanya penindak saja. Dengan TNI turun ke masyarakat, sosialisasikan fakta, maka itu mencegah niat lawan yang akan menyebarkan kebohongan untuk merusak kedaulatan bangsa.
8. Dan dalam penjelasan di UU TNI, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah, membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu. Antara lain Konflik komunal dan huru-hara. Dengan menyebarkan fakta, itu memulihkan kepercayaan masyarakat.
9. Di dlm penjlsan UU TNI, disebutkan TNI tunduk pd setiap kebijakan & keputusan politik yg ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Ini keputusan & kebijakan presiden & ini bagian dr tugas TNI sebagai penangkal & pemulih setiap gerakan yg mengancam kedaulatan
10. Kalau untuk Polri tdk beda jauh dgn TNI. Di UU Polri, Polri adalah alat negara yg berperan dlm memelihara keamanan & ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, & pelayanan kpd masyarakat dlm rangka terpeliharanya keamanan dlm negeri.
11. Silahkan cek jejak digital sosialisasi kepolisian ke masyarakat. Sama seperti TNI, hal ini dari dulu tidak pernah jadi masalah, tapi menjelang Pilpres, hal ini menjadi masalah. Ada tujuan negatif yang mereka inginkan dari mempermasalahkan hal ini.
12. Zaman sekarang ini, ancaman terhadap kedaulatan bangsa bukan hanya perang secara fisik saja, tapi ancaman siber. Perang siber terjadi dan lebih berbahaya daripada perang fisik, karena yang diserang ini adalah pemahaman dan pemikiran warga negara.
13. Serangan siber pelurunya itu fitnah. dimana fitnah itu mengajak masyarakat untuk melakukan kebencian. Maka pertahanannya bukan dengan baju anti peluru atau mobil baja, tapi pertahanannya adalah dengan menyebarkan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
14. Kenapa TNI? Berdasarkan penjelasan UU TNI, TNI adalah kekuatan nyata yg mempunyai aspek PSIKOLOGI untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yg akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
15. Saya pastikan, yg menyalahkan TNI-Polri adalah pihak yg tidak ingin fitnah dan ajaran kebencian terhadap bangsa ini memudar. Mereka ingin fitnah ini terus menggerogoti bangsa dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Mereka adalah pihak yg tdk ingin bangsa ini kokoh.
16. Mrk tuding ini Politik Praktis. Padahal Politik negara & politik Praktis itu berbeda. Politik praktis adalah kegiatan politik yg berhubungan langsung dgn perjuangan merebut & mempertahankan kekuasaan politik. Politik negara adlah menjaga kedaulatan negara. Ini sangat berbeda.
17. Sayangnya karena kebencian yang memuncak dan nafsu untuk merebut kekuasaan, tidak dibarengi dengan kemampuan intelektual yang mumpuni, mereka langsung menjudge TNI-Polri melakukan Politik Praktis. Makanya saya katakan Benci boleh, bodoh jangan.
18. Bung Karno pernah menyatakan: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan bangsamu sendiri”. Pernyataan Bung Karno perlu ditambahkan lagi di zaman pemerintahan Jokowi.
19. Karena di zaman ini, Jokowi bukan hanya melawan bangsa sendiri, tapi juga melawan pemikiran radikal bangsa lain. Rakyat diajarkan radikalisme dari timur tengah oleh penjajah yang berkedok mengajarkan agama. Dan ada anak bangsa yang memanfaatkan hal ini demi hawa nafsunya.
20. Jadi jelas ya, berdasarkan historis, TNI-Polri sudah dari dulu melakukan berbagai sosialisasi & tdk pernah dipermasalahkan. Dan berdasarkan UU TNI & UU Polri, itu menjadi tugas TNI-Polri utk menjaga kedaulatan negara ini. Lalu yg menyalahkan itu pakai dasar apa dalam menilai?
21. Ternyata dasar yang mereka gunakan adalah kebencian dan kepentingan politik Praktis. Mereka halalkan segala cara dan mereka rela bangsa ini rusak hanya untuk menuntaskan hawa nafsu mereka. Mau terlihat bodoh sekalipun mereka tidak peduli. Ini penyakit
