Panglima TNI, Nobar Film G30S/PKI Upaya Meluruskan Sejarah

Blitar (MI) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa himbauan nonton bareng (Nobar) G30S/PKI dimaksudkan sebagai upaya untuk meluruskan sejarah, agar generasi muda mengetahui sejarah yang sebenarnya tentang peristiwa tersebut.

Lebih lanjut Gatot menyampaikan bahwa masih banyak anak-anak dan prajurit TNI yang belum mengetahui tentang peristiwa sejarah G30S/PKI, demikian jelas Jenderal Gatot Nurmantyo saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9).

Panglima TNI tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan bahwa acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya.

“Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut Gatot menyatakan bahwa Mendagri sudah mengizinkan film G30S/PKI diputar dan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut.

Saat ditanya mengenai materi film itu yang masih menjadi polemik, Gatot mengatakan bahwa menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah dan Gatot tidak mau berpolemik. “Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” ungkapnya.

Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI menjadi pembahasan oleh sementara pihak, ada yang menilai film itu  sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman sejarah yang benar kepada generasi muda, namun ada pula yang menilai tak perlu ditonton lagi.

Sementara itu Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara terkait polemik G30S/PKI, terutama keinginan TNI yang mempersilakan memutarkan film tersebut. Ryamizard menyebut pelarangan terkait PKI sudah jelas dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

“‎‎Itukan sudah ada Undang-Undang tahun 1966. Terus ada TAP MPR tentang pelarangannya. Kan pakai baju (PKI) saja enggak boleh,” kata Menhan dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad, Kota Bandung, Senin (18/9).

Dia lantas mencontohkan penggunaan logo swastika yang dilarang keras di negara Jerman. Pelarangan logo tersebut oleh pemerintah Jerman karena merupakan simbol Nazisme yang memiliki sejarah kelam. “Di Jerman saja pakai baju swastika ditangkep loh,” terangnya. (GL/TGM)