Panglima TNI, Operasi Senyap Untuk Selamatkan Masyarakat Sipil Papua

Tembagapura  (MI)  – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata-Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (KKB-TPN OPM) di wilayah Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pada Jumat (17/11) semata-mata demi menyelamatkan masyarakat sipil.

Panglima TNI bersama sejumlah pejabat teras Mabes TNI secara khusus datang ke Tembagapura, Timika, pada Sabtu (18/11) dalam rangka menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada 58 prajurit TNI yang terlibat langsung dalam tim penumpasan KKB-TPN OPM.

Sebanyak 58 prajurit TNI yang memperoleh anugerah kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) adalah mereka yang tergabung dalam operasi senyap pembebasan sandera yang terdiri dari 13 orang parurit Kopasus , 30  0rang personil Batalyon 751/Rider dan selebihnya personil Ton Intai Tempur Yon 754/ENK Kostrad  Sementara itu  sebanyak 5 perwira secaraha lus menolak penghargaan tersebut dengan dalih keberhasilan adalah milik anak buah sedangkan kegagalan adalah tanggungjawab perwira. Meski tidak menerima kenaikan pangkat , kelima perwira yang memimpin operasi itu akan diberikan pendidikan secara khusus mendahului teman sengakatanya.

“Gerakan separatis ini sudah melakukan pembunuhan. Kemudian melakukan penyanderaan. Penyanderaan itu bukan disekap dalam satu ruangan, tetapi di suatu lokasi dan membuat mereka tidak bisa kemana-mana, tidak mendapat layanan apapun, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo di Tembagapura, Minggu (19/11).

Para prajurit TNI yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa itu berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri 751 Rider Jayapura, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Peleton Intai Tempur (Tontaipur) Kostrad.  Upacara penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa kepada puluhan prajurit TNI itu berlangsung di Kampung Utikini Lama, Distrik Tembagapura, Minggu pagi.

Gatot  juga mengatakan sedianya pemberian kenaikan pangkat luar biasa itu dilaksanakan di Kampung Kimbeli atau Kampung Banti. Namun rencana itu dibatalkan lantaran akses jalan ke dua kampung itu dalam kondisi rusak berat lantaran digali menggunakan alat berat oleh pihak KKB-TPN OPM, beberapa waktu lalu. (TGM)