Pegiat HAM Diminta untuk Tidak Gelar Diskusi Tragedi 65 Karena dapat Picu Provokasi

Jakarta (MI) – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyarankan, organisasi pegiat hak asasi manusia untuk tidak lagi menggelar diskusi mengungkap kebenaran atas tragedi 1965-1966. Menurutnya, diskusi bertema tragedi 1965 akan membuat masyarakat terprovokasi dan melakukan kekerasan.

“Justru dengan tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu sama dengan mendorong masyarakat agar terprovokasi untuk bertindak untuk melakukan kekerasan,” kata Taufiq saat dihubungi, Senin (18/9).

Taufiq menganggap, organisasi yang menyelenggarakan diskusi bertema insiden 1965 yang dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tidak peka terhadap isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Seminar seperti itu menunjukkan bahwa penggagas tidak terlalu sensitif tentang hal yang berkaitan dengan isu-isu yang dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat,” tegasnya.

Dia mengingatkan, lebih baik isu-isu yang sensitif seperti insiden 1965 diserahkan kepada kebijaksanaan publik. Anggota Dewan Pakar Partai NasDem ini meminta Polri untuk lebih sigap menanggapi kegiatan-kegiatan berbau insiden 1965 dan PKI.

“Tapi kita harus mampu mengukur sejauh mana kita bisa bergerak ke belakang guna menyibak persoalan. Kemampuan mengukur itulah yang disebut dengan wisdom kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai tindakan Kepolisian menghalang-halangi diskusi untuk mengungkap kebenaran atas tragedi 1965-1966, Sabtu (16/9), kerena tekanan massa dan berita hoax. Hal ini dianggap langkah mundur dari demokrasi Indonesia.

Seperti diketahui Kepolisian memblokir akses masuk ke Kantor LBH Jakarta, beberapa perwakilan polisi termasuk Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Menteng masuk ke dalam kantor LBH dan melakukan dialog. Asfinawati mengatakan usai Kepolisian berhasil masuk ke dalam gedung, terdapat perlakuan intimidasi yang dialami sejumlah pihak dari LBH. (FC)