Pemerintah Jokowi, Jagoan Jalan Tol Indonesia

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berakhirnya tahun 2018 berarti berakhir pula fokus Kabinet Kerja dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Menurut laman kppip.go.id, ada delapan kategori proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, salah satu yang paling dirasakan kehadirannya adalah jalan tol.

Jalan tol paling fenomenal di era Jokowi adalah tersambungnya semua ruas jalan itu antara Merak dan Surabaya tanpa terputus. Peresmiannya akan dilakukan 20 Desember 2018.

Selain menyingkat waktu tempuh, jalan tersebut diharapkan mampu mendukung arus lalu lintas setiap mudik lebaran sehingga tradisi kemacetan berkilo-kilometer tak terjadi lagi.

Tersambungnya Merak-Surabaya juga membuat panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi menjadi 897,07 kilometer atau sekitar 90 persen dari target 1000 kilometer.

Meski begitu patut dicatat bahwa masih banyak proyek jalan tol yang terus dibangun dan akan berakhir tahun 2019. Jalan-jalan itu terutama di luar Jawa.

Peresmian tersambungnya tol Merak – Surabaya tersebut juga menandai Pemerintah Jokowi sebaegai pembangun jalan tol paling panjang dibanding pemerintah sebelumnya.

Era Presiden Soeharto, berdasar data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah pemerintah pembangun jalan tol pertama sepanjang 46 kilometer yaitu ruas Jakarta-Bogor-Ciawi pada 1973. Di akhir 32 tahun pemerintahannya pada Mei 1998 jumlah panjang jalan tol menjadi 490 kilometer.

Sementara selama setahun sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999, Presiden Habibie menambah 7,2 kilometer panjang jalan tol yang beroperasi.

Pemerintahan berikutnya saat dipimpin almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur jalan tol yang beroperasi bertambah lagi 5,5 km.

Sedangkan Presiden Megawati Soekarnoputri menambah lagi jalan tol yang beroperasi di Indonesia sepanjang 34 kilometer.

Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama dua periode jabatannya berhasil membangun 212 km jalan tol.

Dan terakhir, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sukses mengoperasionalkan 176 km hingga saat ini. Diproyeksikan hingga akhir 2017 nanti bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan sepanjang tahun 2017 ini akan ada 392 km jalan tol yang bakal beroperasi.

Adapun 392 km jalan tol ini terbagi dalam 17 ruas yang ada di Jawa dan juga Sumatera. Dari 17 ruas ini, dua ruas di antaranya ada yang sebagian seksinya dikerjakan oleh pemerintah, yakni Solo-Mantingan-Ngawi seksi I sepanjang 20,9 km dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi I sepanjang 10,75 km. Dan 1 ruas full porsi pemerintah, yakni jalan tol akses ke Tanjung Priok sepanjang 8 km (sudah beroperasi).

Sedangkan sisa ruas lainnya yang bakal beroperasi tahun ini adalah porsi yang dikerjakan oleh swasta, seperti di Jawa di antaranya Semarang-Solo seksi III 17,6 km, Kertosono-Mojokerto seksi II dan IV 20,8 km, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi I 8,28 km, Cinere-Jagorawi seksi II 5,5 km, Soreang-Pasir Koja 8,15 km, Gempol-Pasuruan seksi I 13,9 km, Surabaya Mojokerto I, IB, III 15,47 km, Ciawi-Sukabumi 7,3 km, Pejagan-Pemalang seksi III dan IV 37,3 km, Solo-Mantingan-Ngawi seksi I, II, dan III 69,35 km, Depok-Antasari seksi I 6,8 km dan Ngawi-Kertosono seksi I, II, dan III 49,51 km.

Sedangkan ruas jalan bebas hambatan di Sumatera adalah Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 50,95 km, Palembang-Indralaya seksi I dan III 17,03 km, dan Bakauheni-Terbanggi Besar seksi I dan II 13,93 km.

Salah satu target pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah jalan tol. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan menjanjikan panjang jalan tol bisa lebih banyak lagi atau 852 km lebih panjang dari target yang ditetapkan di awal. Dengan catatan, pembebasan lahan proyek-proyek yang sudah ditetapkan dalam pipeline bisa lancar.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikFinance, hingga 20 Oktober 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Jika dilihat dari capaian pada masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. torehan ini cukup mentereng. Dari data pengoperasian jalan tol BPJT, capaian pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi memang cukup signifikan.

Sebagai perbandingan, di era Presiden Soeharto-dimulainya pembangunan jalan tol pertama kali di Indonesia-pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 ada 7,2 km jalan tol yang bertambah pengoperasiannya.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, ada tambahan 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol beroperasi di zaman Megawati Soekarno Putri.

Sementara itu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama periode 2004-2014, tambahan panjang jalan tol yang beroperasi adalah sepanjang 212 km.(Nefan Kristiono)