Pengamat IPI Menilai Kampanye #2019GantiPresiden Neno Warisman di Tunggangi Kepentingan Politik Pihak Tertentu

MATAINDONESIA.ID, JAKARTA – Peneliti Indonesian Publication Index (IPI) Karyono Wibowo menilai kampanye ganti presiden yang dilakukan sejumlah pihak termasuk, Neno Warisman, sangat rentan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, tidak semua orang mendukung kampanye tersebut.

“Kampanye ini dilakukan dengan massa, maka bayangkan jika massa yang tidak setuju kampanye ganti presiden bertemu dengan massa yang setuju dengan kampanye ini. Kemudian terjadi gesekan, maka Neno dan kawan bertanggung jawab akan hal tersebut,” ujar Karyono di Jakarta, Sabtu (28/7).

Sinyal terjadinya gesekan itu mulai terlihat saat Neno menyambangi Batam. Laporan media setempat mengabarkan sejumlah massa sempat menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kedatangan Neno untuk kampanye gerakan #2019gantipresiden. Massa yang melakukan penolakan itu membentangkan spanduk yang bertuliskan masyarakat Kepri waspada tolak ujar kebencian pemecah belah kesatuan bangsa, masyarakat Kepri tolak kedatangan Neno Warisaman CS tolak Sara.

Karyono mengatakan, gerakan atau kampanye ganti presiden yang dilakukan secara massal sangat tidak tepat. Dia mensinyalir gerakan ini sesungguhnya telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

“Bawaslu harusnya bisa melakukan investigasi terhadap gerakan Neno dan kawan-kawan. Apakah ada hubungannya dengan parpol. Saya berkeyakinan ada hubungannya,” tegasnya.

Upaya kampanye tersebut, menurut Karyono, bisa dikategorikan ‘mencuri start’. Seharusnya, kata dia, kampanye itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU.

“Ganti presiden itu kan sebenarnya mekanismenya sudah diatur yakni dengan pemilihan presiden. Di Indonesia setiap lima tahun sekali. Di Amerika Serikat setiap empat tahun sekali. Cuma di sini belum Pilpres sudah ada kampanye. Di AS sebelum waktunya kampanye tidak ada gerakan ganti presiden tersebut,” jelasnya.

Karyono berharap apapun yang dilakukan untuk mendulang elektabilitas partai ataupun calon presiden tidak membahayakan masyarakat. “Syahwat berkuasa boleh saja, tapi jangan mengakibatkan gesekan sosial,” pungkasnya.