Permudah Investasi, RI-Vietnam Hapus Hambatan Dagang Produk Industri

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk segera menghilangkan berbagai hambatan perdagangan yang masih terjadi di antara kedua negara, terutama yang terkait dengan produk industri. Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Trần Đại Quang.

“Di dalam perbincangan kedua pemimpin negara tersebut, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar 10 miliar dolar AS pada tahun 2020,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 13 September 2018.

Pemerintah juga meminta kepada Vietnam agar mempermudah ekspor mobil Indonesia, seperti kebijakan tentang double inspection untuk otomotif. Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara Asean.

Asal tahu saja, jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup lumayan besar, yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun. Pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.

“Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan,” kata Airlangga.

Sementara pihak Vietnam meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal konten atau TKDN pada produk ponsel. Presiden Jokowi, kata dia, menyampaikan bahwa skema penghitungan TKDN di Indonesia bukan hanya untuk hardware saja, tetapi juga bisa dikompensasi dengan software dan yang lain.

Terkait bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor, Vietnam meminta penyesuaian tarif sesuai keputusan melalui WTO. “Bapak Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang diputuksan oleh lembaga arbitrase tersebut,” ujarnya.

Menperin menambahkan, segala hambatan perdagangan kedua negara diharapkan dapat diselesaikan pada saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali, 8-14 Oktober mendatang. “Jadi, nanti di Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini,” kata Airlangga.

Melalui peningkatkan kerja sama, tren perdagangan RI-Vietnam yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Pada tahun 2017, total nilai perdagangan RI-Vietnam tahun lalu tumbuh 8,64 persen, sehingga menjadi 6,82 miliar dolar AS dibanding tahun 2016 yang mencapai 6,27 miliar dolar AS.

Dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk mengembangkan usahanya di Vietnam. Untuk itu, pemerintah Vietnam diharapkan dapat memberi kemudahan, apalagi Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang ada di Vietnam.

Investasi Indonesia di Vietnam selama tahun 2017 mencapai 45,84 juta dolar AS. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam mencapai 69 proyek dengan nilai 477,02 juta dolar AS. Sementara itu, Vietnam tercatat memiliki 8 proyek investasi di Indonesia yang bernilai 51 juta dolar AS di sektor industri pengolahan pertambangan, media dan manufaktur. (Tian)