Pilkada Disebut Bisa Hambat Ekonomi Indonesia, Menkeu: Tetap Fokus Reformasi Kebijakan Ekonomi

Jakarta (MI) – Pemerintah menjamin perekonomian masih akan berjalan dengan baik di tahun ini meski laporan Moody’s Investor Service mengatakan bahwa momen 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan mempengaruhi efektivitas reformasi kebijakan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mau terlalu fokus akan risiko Pilkada seperti yang disebut Moody’s. Karena menurutnya, ada beberapa reformasi kebijakan pemerintah yang sedianya justru bisa dimulai tahun ini.

Ia pun mencontohkan pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) yang akan dimulai Maret mendatang sebagai reformasi di bidang investasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) dari 5.229 barang menjadi 2.200 barang sebagai bagian dari reformasi di bidang logistik.

“Kami tidak membicarakan Pemilu atau Pilkada, justru di tahun ini kami ingin fokus menyelesaikan berbagai macam masalah,” jelas Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rabu (10/1/2018).

Sri Mulyani menyebut, reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tergambar dari peringkat surat utang Indonesia yang dinilai membaik oleh beberapa lembaga pemeringkat, seperti Fitch Ratings dan Moody’s sendiri. Akibat perbaikan peringkat tersebut, biaya pinjaman (cost of borrowing) dari Surat Utang Indonesia semakin turun dan mengindikasikan bahwa risiko fiskal Indonesia semakin membaik.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat surat utang, Moody’s Investor Service memperingatkan bahwa momen Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2018 bisa menghambat laju efektivitas reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia. (AVR)