Polda Jabar Bantah Kabar Adanya OTT Terkait Seleksi Akpol

BANDUNG (MI) – Polda Jabar membantah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jawa Barat oleh tim Saber Pungli. Penangkapan ini merupakan buntut dari proses seleksi Taruna Akpol yang memprioritaskan putra daerah.

“Enggak ada info itu,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Yusri juga membantah adanya pemeriksaan terhadap Kabid Propam Polda Jawa Barat oleh Tim  Saber Pungli Mabes Polri terkait penerimaan calon Taruna Akademi Polisi (Akpol). “Hoaks,” singkatnya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua peserta seleksi calon taruna Akpol mengancam akan melaporkan Kapolda Jabar, Irjen Polisi Anton Charlian ke Propam Mabes Polri.

Hal ini terkait kebijakan Kapolda Jabar yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) ulang dan prioritas putra daerah pada penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2017.

Kegusaran para calon peserta taruna Akpol ini terjadi sesaat setelah Panda (panitia daerah) Polda Jabar mengumumkan bahwa kuota calon taruna Akpol yang akan dikirim ke Semarang, dibagi menjadi dua, putra daerah dan non putra daerah di Aula Muryono Mapolda Jabar, Rabu(28/6).

Setelah dirangking, untuk putra daerah dari 13 peserta yang berhasil lolos 12 orang, sedangkan non putra daerah dari 22 peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Akpol Semarang 11 orang. Polda Jabar juga meloloskan 4 calon Taruni Akpol(Polwan).

Sontak saja, para orang tua ini mengamuk begitu mengetahui anaknya tidak lolos akibat kebijakan Kapolda melakukan Rikkes ulang dan penerapan putra daerah.

“Kebijakan Kapolda Jabar yang mendadak ini sangat tidak adil. Sebelum ditetapkan prioritas putra daerah, anak saya berada dalam rangking urutan kecil dan sangat berpeluang untuk lolos. Namun setelah ada kebijakan putera dan non putra daerah, rangking anak saya turun dan tidak berhasil masuk dalam kuota taruna Akpol yang akan dikirim,” kata salah satu perwakilan orang tua, Warman.

Warman yang merupakan pamen Polri ini berang karena nilai-nilai anak putra daerah yang lolos Akpol berada di bawah anak-anak non putra daerah.  Ia menegaskan Kep Kapolda Jabar yang menerapkan prosentase putra daerah dan non putra daerah, serta dilakukan Rikkes ulang sangat tidak benar dan melukai hati para orang tua.

“Kenapa Rikkes ulang dilakukan di penghujung seleksi bukannya di awal-awal, kemudian Kep Kapolda soal putra daerah pertanggal 23 Juni 2017, beberapa hari sebelum sidang pengumuman calon taruna Akpol. Kenapa tidak di awal penerimaan diumumkan?” .

Warman juga menganjurkan orang tua yang anaknya menjadi korban kebijakan Kapolda Jabar untuk mem PTUN kan Irjen Pol Anton Charlian.

Orang tua calon peserta Akpol lainnya, Nani mengungkapkan meski ia bukan orang Sunda asli, tetapi ia sudah 12 tahun tinggal di tanah Pasundan.

Menurut dia, hanya Polda Jabar yang menerapkan putra daerah dan melakukan Rikkes ulang, sedangkan di Polda lainnya di Indonesia tidak. Pemberlakukan putra daerah dan non putra daerah dalam seleksi pun baru dilakukan oleh Polda Jabar, di instansi manapun tidak pernah dilakukan.

“Suami saya berdinas di TNI, dan saya sangat tersinggung anak saya tidak lolos karena bukan orang Sunda asli. Copot tuh gambar Garuda Pancasila, di sana tertulis bhineka tunggal Ika. Polda Jabar sudah tidak mengakui arti kebhinekaan,” ujarnya geram.

Terkait hal tersebut, Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Rusli  Hedyaman, selaku koordinator pengawasan dan pemimpin dalam sidang pengumuman calon taruna Akpol menjelaskan penerapan putra daerah dan non putra daerah oleh Kapolda Jabar, berdasarkan Wanjak Kapolda dengan jajaran pejabat utama, serta sudah dikonsultasikan dengan Mabes Polri.

“Kapolda sudah menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya,” tandasnya. (FC)