Menko Polhukan Wiranto Tegaskan TNI tidak akan Berpolitik Praktis

JAKARTA (MI) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada isu akan ada supremasi atau kekuasaan tertinggi militer mengambil supremasi sipil. Hal itu tidak akan terjadi lagi.

“Mana ada supremasi militer mengambil alih supremasi sipil. Enggak mungkin. Negara kita, negara demokrasi, kok. Tahun 1998 saya sudah mereformasi TNI, waktu itu ABRI namanya. Dengan reformasi ABRI abad 21,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Wiranto menjelaskan, dengan reformasi ABRI, maka hilanglah dwifungsinya. Sehingga tidak ada lagi yang berkecimpung di tataran politik.

“Akhirnya waktu itu, tatkala ABRI itu masih diberi kewenangan dwifungsi, masih punya kewenangan, kewajiban di wilayah politik, sosial politik. Masih ada waktu itu,” cerita Panglima TNI era Presiden Soeharto itu.

“Tahun 1998 saya sudah nyatakan ABRI, TNI sekarang, tidak lagi masuk politik praktis. Sehingga berangsur-angsur perwakilan politik ditarik. Tidak lagi mem-backup, memperkuat partai politik manapun, netral. Berjarak yang sama dengan partai politik,” lanjut Wiranto.

Menurut Wiranto, reformasi TNI adalah keinginan masyarakat atas demokrasi. Jadi jika ada keinginan militer terjun dan masuk kembali ke panggung politik, itu tidaklah benar.

“Kalau ada sekarang pemikiran kembali ABRI akan melakukan satu langkah-langkah politik, mengusasai panggung politik, yang sebenarnya pemerintahan sipil, ya tidak benar. Tidak akan ada itu. Saya tak pernah mendengar itu. Jangan diada-adakan kalau tidak ada,” pungkas Wiranto. (FC)