Menkominfo Rudiantara, Pemerintah Serius Bahas Perppu Ormas

Jakarta (MI) – Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal teknis penyampaian penjelasan Perppu Ormas. Menurutnya, Presiden menyebut menteri yang diutus boleh menyampaikan secara sendiri atau bersama-sama.

“Kami tadi konsultasi, dan jelas presiden menyatakan bahwa sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, 3 menteri ini,” kata Rudiantara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Lebih lanjut  Rudi membantah, absennya Mendagri dan Menkum HAM merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah. Dengan dirinya hadir, kata Rudiantara, justru pemerintah serius dan tak mau menunda pembahasan Perppu Ormas.

Sejumlah anggota Komisi II DPR meradang dengan absennya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja tingkat I membahas Perppu Ormas, karena Tjahjo dan  Yasonna yang semestinya mewakili pemerintah untuk memberikan penjelasan Perppu Ormas. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebut pihaknya telah menganggap kehadiran Rudiantara telah mewakili pemerintah.

Sebelumnya, Tjahjo terlihat hadir dalam acara Simposium Nasional bertema “Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah Mewujudkan Konstitusional DPD RI”, di Gedung Nusantara IV MPR RI. Tak lama memberikan materi, Tjahjo pamit pulang untuk ke Rumah Sakit dan meminta maaf karena harus segera meninggalkan DPR.

“Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama. Sebab sehabis ini saya ada urusan selama satu jam yang penting. Bukan apa-apa, tidak substansial, hanya saya ada bisul yang cukup besar dan harus diangkat,” kata Tjahyo.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan bahwa  pihaknya telah menganggap kehadiran Rudiantara telah mewakili pemerintah. “Kehadiran Pak Menkominfo di tempat ini tentu kami anggap mewakili pemerintah,” tandasnya.

Selain mengundang Menteri terkait, Komisi II DPR juga meminta untuk turut menghadirkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Kepala BIN Budi Gunawan.

Selain dari unsur pemerintah, DPR juga berencana mengundang Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (TGM)