Jakarta (MI) - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota negara, tampaknya bukan hanya sekedar wacana. Niat Presiden Jokowi itu kini sedang dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ditargetkan rencana pemindahan rampung tahun ini sehingga pada 2018 atau 2019 sudah bisa dieksekusi. Bappenas menargetkan kajian pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan bisa selesai pada 2017. Proses pemindahan ibu kota bisa dimulai 2018.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa bila ibu kota dipindahkan, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
"Ibu kota baru akan jadi pusat administrasi pemerintahan, nantinya akan seperti New York dan Washington DC di Amerika Serikat (AS), Brazillia dan Sao Paulo di Brasil," kata Bambang kepada Mataindonesia, Rabu (5/7/2017).
Bambang menceritakan, pemindahan ibu kota bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa."Pemindahan ini diharapkan bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru, setelah kajian selesai maka persiapan akan dimulai pada 2018," ujar Bambang.
Pemindahan ini juga untuk pemerataan pembangunan, menggerakkan kawasan timur, dan pemerataan penduduk. Bambang mengatakan, saat ini pulau Kalimantan dinilai paling potensial untuk ibu kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, Bappenas belum menentukan di bagian mana ibu kota baru akan berdiri. Isu yang kuat beredar, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menjadi calon ibu kota baru.
Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar pulau Jawa sedang dibahas. Pihak Bappenas tengah mengkaji rencana tersebut.
Sementara itu, menanggapi kemunculan isu calon lokasi baru ibu kota negara adalah Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa masalah itu sedang dikaji di Bapenas, ucapnya, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Lebih lanjut JK menyampaikan bahwa kajian perpindahan ibu kota negara ini dilakukan secara bertingkat-tingkat. Pertama, dilakukan kajian awal dan setelah itu dilakukan kajian yang mendalam. Menurut JK, wacana pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa masih terus berusaha direalisasikan oleh pemerintah.
Sementara itu, Bappenas juga sedang mengkaji skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota. Rencana ini membutuhkan dana yang besar, sementara pemerintah tak ingin membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong swasta masuk menggunakan skema Public Private Partnership (PPP). “Kami dorong PPP, swasta akan dilibatkan, kemudian kita juga melihat aspek tata kotanya sendiri. Mungkin butuh 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung pemerintahan," ujar Bambang.
Menanggapi hal tersebut Presiden Joko Widodo tidak banyak komentar, Presiden hanya mengatakan akan memberikan keputusan di waktu yang dirasa tepat.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan pada waktunya," ujarnya singkat saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7). (TGM)
