Setnov Ditahan Kursi Ketua DPR Diperebutkan

Jakarta (MI) – Setelah Ketua DPR Setya Novanto ditahan KPK, sejumlah partai mendorong pergantian kursi RI-6 meski pun ada beberapa partai yang masih menunggu kejelasan status hukum kasus Setnov.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak menutup kemungkinan PDIP ingin mengocok kembali kursi Ketua DPR. Ia menilai, PDIP sebagai partai pemenang pada Pilpres 2014 seharusnya bisa memimpin DPR.

Lebih lanjut Hasto mengatakan ketika rakyat mempercayakan PDIP sebagai pemenang pemilu kemudian hanya gara-gara manuver politik kemudian partai pengusung Pak Jokowi tidak ada di dalam susunan pimpinan dewan dan alat kelengkapan dewan yang ada kekacauan demokrasi, ujarnya, di Jakarta, Minggu (26/11).

Hasto tidak memungkiri ada dialog dengan partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu terkait pergantian kursi Ketua DPR tersebut. Menurut Hasto, kepentingan bangsa harus berada paling atas. Ia tidak mau negara dikorbankan akibat status Ketua DPR Setya Novanto yang kini jadi tahanan KPK.  Menurut Hasto, pemilihan  pimpinan DPR tidak berbicara sekadar keinginan, ada tata tertib DPR, proses dialog, dan negosiasi, namun, Hasto menegaskan PDIP tidak mengejar kursi Ketua DPR.

Sementara itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku mereka tidak ingin mendorong pergantian Ketua DPR. Anggota Komisi Komisi I DPR RI itu mengatakan, Partai Gerindra menunggu langkah Partai Golkar terkait kemungkinan pergantian Ketua DPR.

“Kami menunggu Partai Golkar untuk mengambil apapun tindakannya. Kami turun karena sejak awal domain Ketua DPR urusan Golkar,” kata Muzani di Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Muzani yakin, Golkar sadar apabila citra DPR akan ikut terganggu bila Novanto tetap menjadi Ketua DPR. Muzani masih belum mengetahui apakah ada lobi-lobi dari pimpinan Golkar ke fraksi di parlemen untuk mengganti Novanto. “Belum tahu. Kami sarankan kepada Golkar untuk mengambil tindakan secara bijaksana, uangkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Partai Golkar tidak tertutup kemungkinan akan mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Namun, pergantian baru bisa memenuhi unsur jika mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. (TGM)