Presiden Joko Widodo Perintahkan Para Menteri Keluarkan Kebijakan Pro Rakyat

 Jakarta (MI) – Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri bawahannya  agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada publik dan tidak mengecewakan rakyat,  karena  tahun 2018 merupakan tahun politik.  Jokowi menyatakan hal ini ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8).

Lebih lanjut Jokowi  berharap menteri-menteri tak membuat kebijakan-kebijakan baru yang belum dikonsultasikan ke publik, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan mendalam, yang justru dapat menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa, ungkap  Jokowi.

Jokowi juga meminta program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Dana Desa terus diperbaiki. Dia memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga memastikan realisasi program-program itu tepat sasaran.

Sementara itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menekankan bahwa   perintah Jokowi tersebut berkaitan dengan fokus penganggaran APBN 2018.  APBN betul-betul difokuskan untuk rakyat, semua programnya untuk masyarakat, kata Pramono kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna hari ini.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, 2018 menjadi tahun politik karena, pada Agustus tahun depan, sudah memasuki jadwal penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masa pemerintahan periode 2014-2019 mendekati masa akhi, ungkapnya. (GLG/MAN)