Presiden Jokowi Minta Korut Patuhi Resolusi DK PBB

Jakarta (MI) – Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three, Presiden Joko Widodo meminta Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk kegiatan denuklirisasi.

Acara ini diadakan di sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-31. Sejumlah kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN turut hadir dalam acara ini. Selain itu, turut hadir juga Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri China Li Keqiang.

Dalam KTT ke-20 ASEAN Plus Three tersebut  Presiden Jokowi menyatakan bahwa agenda ini merupakan bentuk kerja sama yang sangat penting dan strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi.
Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain di Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea, ucap Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa cara mengelola ASEAN Plus Three dan hubungan di antara 13 negara sangat berpengaruh pada stabilitas dan kesejahteraan rakyat, sehingga merasa perlu meminta Korea Utara segera menghentikan uji coba dan mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB.

Selain itu Jokowi juga menyampaikan ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan dan China uga perlu menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi.

Momentum tersebut juga akan menelorkan Deklarasi Manila tentang Peringatan 20 Tahun Kerja Sama ASEAN Plus Three dan Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN Plus Three tentang Kerja Sama Ketahanan Pangan oleh para pemimpin ASEAN Plus Three. Dua dokumen penting tersebut mewakili visi dan prioritas kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan keinginan bersama negara-negara APT untuk kepentingan rakyat.

Dikeluarkannya dokumen ini juga bertujuan untuk mencapai pembangunan sebuah komunitas yang lebih luas, yakni Komunitas Ekonomi Asia Timur, dengan memperkuat dasar kerja sama regional.
Dalam agenda yang terdiri atas 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China dan Korea Selatan ini, para pemerintah negara juga membahas pandangan mengenai beberapa isu regional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan investasi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah terkait kesejahteraan masyarakat. (TGM)