Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Kekuatan Absolut Di Indonesia

Jakarta (MI) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang memberikan keterangan pers pasca bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas.

Dalam penjelasannya, Dia menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut di Indonesia.

Tudingan itu terkesan sangat berlebihan, karena saat ini ada berbagai mekanisme untuk mengkritik dan mengawasi kinerja pemerintah.

“Saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung,” ujar Jokowi di Cikarang pada Jumat. (28/7/2017)

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, bukan berarti pemerintah otoriter atau diktator.

Bahkan, dia mengatakan bahwa pemerintah mempersilakan jika ada publik yang tidak puas dengan kebijakan itu untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

“Perppu itu kan produk undang-undang dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis. Ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya, sekarang tidak ada kekuasaan yang absolut atau mutlak. (Kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” kata Jokowi lagi.

Dia pun kembali menyampaikan apa yang disampaikan terlalu berlebihan.

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada publik untuk tidak membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

“Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum. Jadi, proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demonstrasi juga tidak apa-apa. Jadi, jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya memang tidak ada,” katanya.

Sebelumnya, dalam pemberian keterangan pers bersama, SBY mengatakan jika partai politik dan publik harus terus ikut mengawasi pemerintah yang kini tengah berkuasa. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada pemegang kekuasaan yang abuse of power.

“Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, mana kala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya maka bisa masuk ke wilayah abuse of power. Maka, rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara,” kata SBY di Cikeas pada Kamis (27/7/2017) malam. (FC)