Presiden Minta Menkeu Sosialisasi Redenominasi Secara Masif dan Konstruktif

Jakarta (MI) – Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk lebih dulu melakukan sosialisasi rencana penyederhanaan nominal mata uang (redenominasi) kepada masyarakat.

Permintaan itu diharapkan bisa terlaksana sebelum pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Sri Mulyani juga mengaku bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo turut diminta membantu sosialisasi.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi tidak ingin rencana kebijakan ini disalahartikan oleh masyarakat, menjadi tidak produktif untuk dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, dan sampai mempengaruhi perekonomian Indonesia.

“Presiden meminta supaya dibahas dulu secara detail dari sisi segala manfaat dan penjelasannya ke masyarakat mengenai arti dari keputusan ini,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (25/7).

Bersamaan dengan arahan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan sosialisasi ini secara konstruktif, intensif, dan masif kepada masyarakat.

Khususnya, sosialisasi bahwa redenominasi bukanlah pemotongan nilai rupiah (sanering), seperti yang selama ini masih banyak dikira oleh masyarakat.

“Kalau dulu masyarakat kira uang dipotong nilainya, namun harga-harga tidak bertambah. Harga-harga masih pakai uang lama tapi uang barunya dipotong harganya. Ini sangat berbeda sekali dengan redenominasi,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian Keuangan dan BI terus mematangkan kajian rencana kebijakan tersebut, termasuk dengan membandingkannya pada negara-negara yang telah melakukan redenominasi.

Kendati begitu, Sri Mulyani memberi sinyal bahwa Presiden Jokowi akan merestui pengusulan RUU Redenominasi tersebut ke Baleg DPR. Sementara itu, dari sisi DPR, sejumlah anggota Komisi XI telah memberikan dukungan atas RUU yang menghilangkan tiga angka tersebut. (WR/AVR)